.jpg)
BANDUNG,(PR).- Persoalan air semakin hari akan semakin kompleks. Air mempunyai fungsi sosial sehingga masalah air berpotensi menimbulkan konflik.
Penguasaan sumber air oleh perorangan maupun pihak swasta menjadikan air memiliki nilai komersial dan menjadi barang mahal. “Kondisi air sebagai kebutuhan yang sangat mendasar bagi kebutuhan sehari-hari sekarang ini sudah mulai sangat dirasakan. Tidak semua warga kota Bandung dapat menikmati air bersih dari PDAM, dan tidak sedikit warga yang mampu membeli air bersih yang dijual perseorangan,” ujar Darmawan Hardjakusumah yang akrab disapa Acil Bimbo, Sabtu 19 Maret 2016, dalam dialog lingkungan pada acara Karya Bakti di Seke Genjer RW 07 Cigadung Kota Bandung.
Dikatakan Acil, dari sekitar 300 seke atau mata air yang ada di Kota Bandung, hanya tinggal tersisa sekitar 80 seke dan pada tahun 2016 terdata tinggal 44 seke. “Keberadaan 44 seke tersebut berada di wilayah Bandung Utara, sebagian besar bukan lagi berada di tanah bebas tapi berada di tanah pribadi, dan sudah dikomersilkan,” ujar Acil.
Ia berharap pemerintah tegas dan konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi sebagaimana yang termuat pada pasal 33 UUD 1945 maupun pasal 2 UU No.5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA), serta UU No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Perundangan menyebut, air yang berada di dalam wilayah Indonesia, tidak berada di dalam kekuasaan siapapun kecuali negara.***