kievskiy.org

Ada Penyusup, Pemerintah Hentikan Distribusi Pendamping Desa

SOREANG,(PR).- Akibat diduga adanya penyusupan dari pengurus partai tertentu, pemerintah akhirnya menghentikan dulu distribusi pendamping desa yang berada di kecamatan. Sedangkan pendamping desa lokal yang berada di desa-desa tetap bisa berjalan karena dipilih musyawarah desa. "Yang bermasalah adalah pendamping desa di tingkat kecamatan bukan pendamping desa tingkat lokal," kata Sekjen Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pusat, Ipin Aripin, di sela-sela pemilihan Ketua Apdesi Kab. Bandung di Gedung M. Toha, Kamis 19 Mei 2016. Lebih jauh Ipin mengatakan, dirinya ikut merumuskan pendamping desa ini karena sebagai model atau panutan bagi desa-desa. "Namanya model harus bisa menggerakkan pembangunan di desa-desa. Apalagi honorarium pendamping desa yang ditempatkan di kecamatan antara Rp 3 juta sampai Rp 4 juta per bulannya," ucapnya. Sedangkan pengangkatan pendamping desa yang bersifat lokal disesuaikan dengan kebutuhan desa setempat. "Kepala desa akan mengadakan musyawarah desa untuk membahas keperluan pendamping desa lokal sehingga sampai sekarang tidak ada masalah di lapangan," katanya.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat