CIMAHI, (PR).- Tim pasangan calon wali kota-wakil wali kota Cimahi nomor urut 1 Atty Suharti-Achmad Zulkarnain memiliki dana kampanye terbesar dari seluruh peserta pilkada mencapai Rp 1,6 miliar. Data itu diperoleh dari KPU Kota Cimahi yang merilis nilai laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) Pilkada Kota Cimahi 2017.
Komisioner KPU Kota Cimahi Septiana mengatakan, Selasa 20 Desember 2016 merupakan tenggat bagi para pasangan calon untuk menyerahkan LPSDK sesuai Peraturan KPU No. 7 Tahun 2016. "Yang paling besar pasangan calon nomor urut 1," ujarnya, Rabu 21 Desember 2016.
Tim pasangan calon wali kota-wali kota nomor urut 1 Atty-Azul mendapat dana sumbangan kampanye senilai Rp 1,6 miliar terdiri dari Rp 100 juta sumbangan pasangan calon dan Rp 1,5 miliar sumbangan perseorangan yang disetor secara tunai. Mereka yang menyumbang merupakan jajaran anggota DPRD Kota Cimahi dan DPRD Provinsi Jabar dari partai pengusung yaitu Partai Golkar-PKS-Partai Nasdem dengan besaran nilai sumbangan yang sama yaitu Rp 75 juta.
Pasangan calon nomor urut 2 Asep Hadad Didjaya-Irma Indriani tidak mencantumkan sumbangan dana kampanye dari pihak manapun, baik dari calon, perseorangan, maupun lembaga alias nihil. Sedangkan pasangan calon nomor urut 3 Ajay Muhammad Priatna-Ngatiyana, mencantumkan sumbangan dana kampanye hanya dari calon wali kota-wakil wali kota senilai Rp 370 juta.
"Kita umumkan apa adanya, sesuai yang mereka laporkan," ucapnya. Setelah masa kampanye berakhir, ada juga Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang harus diserahkan 12 Februari 2017.
KPU mempermudah pelaporan dana kampanye dengan formulir khusus LPSDK. "Sudah kita sediakan dalam bentuk softcopy untuk mempermudah. Mereka juga harus menyertakan bukti autentik penerimaan sumbangan seperti kuwitansi bermaterai, resi setoran bank," katanya.
Terkait penggunaan dana kampanye, lanjut Septiana, diperuntukkan bagi operasional kampanye. Sedangkan, pengadaan alat peraga kampanye (APK) sudah ditanggung KPU.
"Sekarang jamannya kampanye dialogis atau dikenal model 'blusukan'. Artinya, biaya operasional kampanye bisa lebih hemat. Tinggal pintar-pintarnya tim untuk mengelola keuangan mereka agar tak melibatkan dana besar dalam pilkada," tuturnya.***