BANDUNG, (PR).- PDAM Tirtawening Kota Bandung menginformasikan, akan dilaksanakan pemeliharaan sumur dan pembersihan pompa sumur bor yang berlokasi di Sumber Sari II. Para pelanggan PDAM Tirtawening di wilayah barat akan terkena dampaknya.
Pengerjaan tersebut diperkirakan memakan waktu 4-5 hari dan dimulai pada Selasa 9 Mei 2017. Bagi para pelanggan yang terkena dampak, PDAM Tirtawening mengimbau untuk mengantisipasinya dengan upaya penghematan penggunaan air atau segera melakukan pemesanan air melalui mobil tangki secara kolektif. Satu mobil tangki bisa untuk memenuhi kebutuhan air 4 sampai 5 rumah.
Berkaitan dengan hal tersebut, PDAM Tiratwening juga meminta maaf kepada semua pelanggan yang terkena dampak pengerjaan. Bagi pelanggan yang hendak menyampaikan pengaduan terganggunya aliran alir mereka bisa menghubungi nomor 022 6017849 (URC Wilayah Barat 1). Demikian dilaporkan Prfmnews.
Bagi pelanggan yang memerlukan pelayanan tangki air minum, dapat memesan di kantor pelayanan tangki air minum, Jalan Surapati Nomor 67, Kota Bandung atau di hotline 022-2507993, 0821-2724-2863.
Selain di Kota Bandung, PDAM Tirta Raharja di Kabupaten Bandung juga menginformasikan bahwa aliran air di beberapa wilayahnya akan mengalami gangguan. Hal tersebut terjadi karena adanya pengurasan prasedimentasi Cikalong pada 9 dan 10 Mei 2017.
Beberapa wilayah yang akan terdampak adalah Soreang, Banjaran, Cangkuang, Katapang, dan Pameumpeuk.
Sebagai langkah antisipasi, PDAM Tirta Raharja mengimbau masyarakat untuk melakukan penampungan air saat mengalir. Penghentian pasokan air baku akan dilaksanakan pada siang hari mulai pukul 8.00 sampai 17.00.
Ilegal
PDAM Tirtawening juga melakukan pemeriksaan penggunaan air bersih ilegal di kawasan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Selasa 9 Mei 2017. Dirut PDAM Tirtawening Kota Bandung, Sonny Salimi menyatakan, jumlah pengguna PDAM di kawasan tersebut mencapai 1.600 pelanggan, sedangkan yang tidak aktif mencapai 400 orang.
”Kondisi itu memicu timbulnya penggunaan air bersih secara ilegal. Kami segera turunkan tim untuk menelusuri kebenarannya dan segera membongkar atau mencabutnya," katanya seperti dilaporkan situs resmi Pemprov Jabar.