NGAMRAH, (PR).- Pembagian Beras Sejahtera (Rastra) akan digratiskan mulai 2018 nanti. Hal itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Terpadu serta Nota Kesepakatan pada Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu tahun 2017 tentang Sinergi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Pakir Miskin.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, Heri Partomo, mengaku sudah menerima surat edaran tersebut pekan lalu. Isi surat tersebut, kata dia, intinya bahwa pada awal tahun 2018 program rastra akan diberikan secara gratis bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau yang terdata sebagai masyarakat kurang mampu.
Namun, sampai saat ini belum ada petunjuk pelaksanaan dan teknis dari Kemensos. "Sekarang kami masih menunggu juklak juknisnya, mungkin dalam waktu dekat akan turun soal arahan petunjuknya," ujar Heri, Minggu 5 November 2017.
Menurut Heri, digratiskannya rastra tentu akan mengurangi beban masyarakat. Sebab, dengan program tersebut masyarakat dapat terbantu tanpa harus mengeluarkan uang untuk membeli beras.
Heri menuturkan, program baru dari Kemensos ini juga untuk mengurangi beban dari setiap desa dalam membayar rastra setiap tahunnya. Sebab, bila melihat beberapa kasus ke belakang, banyak juga desa yang menunggak pembayaran rastra kepada Badan Urusan Logistik. "Artinya tidak akan ada lagi desa yang menunggak ke depannya," tutur Heri
Data yang ada
Data yang dimiliki Pemkab Bandung Barat, tahun 2017 KBB menerima jatah rastra sebanyak 95.599 KPM, meningkat dari yang sebelumnya hanya 86.908 KPM. Dari 16 kecamatan di KBB, Cipatat menjadi salah satu daerah yang paling banyak menerima jatah rastra.
Di Kecamatan Cipatat, warga penerima manfaat rastra berjumlah 9.548 keluarga. Sementara di Parongpong, penerima rastra tergolong sedikit, yakni hanya 2.519 KPM. Sementara itu, total pagu rastra tahun ini lebih dari 15.643.440 kilogram beras per tahun atau 1.303.620 kg per bulan.
Namun, soal jumlah penerima rastra gratis di Kabupaten Bandung Barat, menurut Heri, saat ini pihaknya masih akan melakukan verifikasi dan validasi data. "Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait agar bantuan ini tepat sasaran," katanya.***