WABAH difteri yang merupakan penyakit mematikan kembali melanda Indonesia. Sudah 20 provinsi yang terserang penyakit ini. Bahkan Menteri Kesehatan sudah menetapkan kasus ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Data Kementerian Kesehatan menujukkan, sampai dengan November 2017 sudah ada 95 kabupaten dan kota dari 20 provinsi yang melaporkan kasus difteri. Secara keseluruhan terdapat 622 kasus, 32 diantaranya meninggal dunia. Sementara kasus infeksi difteri di Jawa Barat mencapai 109 kasus dengan 13 orang diantaranya meninggal dunia.
Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan angkat bicara. Netty berharap Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bisa bekerja secara cepat dengan Rumah Sakit rujukan atau Rumah Sakit Regional yang ada di Jawa Barat untuk memberikan layanan terbaik.
“Jadi bagaimanapun masalah kesehatan yang dialami masyarakat ini kan merupakan tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kab atau kota. Maka dari itu pemerintah harus bisa menyelenggarakan layanan prima untuk masyarakat,” kata Netty seusai membuka Rapat Konsultasi (RAKON) PKK Tahun 2017 di Kantor PKK Provinsi Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No. 468 Bandung.
Di sisi lain, data dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menyebutkan, sepertiga penderita difteri tidak diimunisasi. Sedangkan upaya yang dianggap efektif untuk mencegah terjadinya difteri itu sendiri adalah dengan pemberian imunisasi. Karena dengan imunisasi tentu akan memberikan perlindungan kekebalan terhadap penyakit secara spesifik tergantung dengan jenis vaksin yang diberikan.
“Tentu ini menjadi pekerjaan rumah dan tantangan kita untuk terus bekerja di masyarakat khususnya mengedukasi keluarga sehingga masyarakat ataupun balita bisa tercegah dengan mengikuti program lima imunisasi dasar lengkap salah satunya imunisasi DPT,” sambungnya.
Sukseskan imunisasi
“Saya pun menyarankan, di era kecepatan teknologi seperti hari ini kita harus melakukan kerja-kerja kreatif dan responsif melibatkan MUI dan tokoh agama untuk membangun kepercayaan di tengah masyarakat. Ketika kita bicara tentang imunisasi ternyata masih ada diskusi-diskusi di tengah masyarakat tentang status kehalalan bahan yang digunakan dalam imunisasi itu,” tambah Netty.
Ia mengatakan, tantangan membangun Jawa Barat ini tidak mudah. Termasuk mengimbau kepada seluruh keluarga di Jawa Barat khususnya para orangtua untuk memberikan kepercayaan pada pemerintah, salah satunya kepercayaan untuk memberikan anak-anaknya Imunisasi.
“Jadi kita semua yakin pemerintah tidak akan mungkin mencelakakan masyarakatnya atau membuat masyarakatnya sengsara, salah satunya dengan program imunisasi. Saya yakin keberanian pemerintah bekerjasama dengan pihak Biofarma, MUI, dan juga kelompok masyarakat lain ingin menegaskan bahwa imunisasi pada hari ini tidak diragukan, apalagi sudah mendapatkan status kejelasan dari BP POM dan MUI,” papar Netty.