SOREANG,(PR).- Komisi IV DPR bidang pertanian mendorong agar para petani memiliki asuransi pertanian agar terlindungi dari gagal panen. Banjir yang sempat merendam Kabupaten Bandung bukan saja berdampak pada kerugian masyarakat, ekonomi, sosial dan infrastruktur, tak terkecuali pangan karena sekitar 678 hektare sawah tergenang banjir.
"Pemerintah pusat sudah membayar asuransi pertanian pada tahun 2016 yang untuk tahun-tahun berikutnya harus dibayar sendiri oleh peta," kata anggota Komisi IV DPR, Cucun A. Syamsurizal, di Baleendah, Selasa 27 Maret 2018.
Lebih jauh Cucun mengatakan, dengan ikut asuransi pertanian membuat petani akan mendapatkan ganti rugi apabila tanamannya rusak. "Umumnya setelah asuransi tahun pertama dibayarkan pemerintah lalu tak memperpanjangnya," katanya.
Sedangkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Tisna Umaran mengatakan, Kabupaten Bandung sejak musim penghujan tiba, tidak kurang dari 678 hektar sawah kena genangan banjir. "Untuk meringankan kerugian petani akibat sawahnya terendam banjir, Pemerintah Kabupaten Bandung tengah menyiapkan 6.25 ton benih padi, yang nantinya akan diberikan pada petani yang sawahnya terdampak banjir. "Tanaman sawah yang ada di Kabupaten Bandung yakni 3.563 di 12 Kecamatan di 24 Desa sebagian areanya tergenang mencapai 678 hektar dengan luasan dampak beragam," katanya.
Lahan terluas sawah tergenang banjir di Kec Baleendah, Dayeuhkolot dan Bojongsoang. "Untuk mengurangi kerugian para petani itu, kita siapkan 6.250 kg benih padi untuk ditanam kembali. Meski hanya 3 Ha yang paling parah terdampak banjir yakni di Kec. Ibun dan Soreang. Kecamatan lain yang terkena banjir dan menggenangi lahan sawah di Kec. Cileunyi, Pameungpeuk,, Cikancung, Cangkuang, Banjaran, Rancaekek dan Margaasih,” ujar Tisna.
Dia menyarankan, untuk petani padi yang memiliki lahan yang berada di wilayah rawan bencana, agar mengasuransikannya, sebagai antisipasi kerugian yang dialami. "Mekanisme untuk asuransi tersebut bisa difasilitasi oleh Petugas Organisme dan Pengganggu Tanaman (POPT) atau para penyuluh yang ada di wilayah Kecamatan masing-masing. Kementrian Pertanian dan Pemkab Bandung sudah bekerja sama dengan perusahaan asuransi terkait subsidi asuransi untuk lahan padi terdampak bencana, baik pengaruh banjir, kekeringan maupun serangan hama penyakit. "Dengan subsidi Sebesar Rp144.000. Jadi dari Rp180.000 premi yang harus dibayar dikurangi subsidi, petani tinggal membayar Rp36.000 saja per hektare setiap musim tanam (4 bulan sekali)," katanya
Cara angsur premi dan klaim asuransi pertanian
Pembayaran premi disesuaikan dengan luas garapan atau kepemilikan lahan petani dan dapat disatukan dengan anggota lainnya perkelompok tani dalam pembayaran asuransinya. "Kami memiliki 55 orang petugas POPT yang ditugaskan di Kab Bandung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka akan membantu petani dalam mekanisme asuransi hingga klaim kepada pihak penyedia jasa asuransi," ujarnnya.
Kalau ada klaim, dokumennya saja yang harus disiapkan, kemudian diintegrasikan dengan Dinas Pertanian hingga klaimnya diterima perusahaan asuransi itu. "Penggantian klaim untuk 1 hektar sebesar Rp. 6 juta. Kalau dibandingkan dengan hasil dari panen ya jauh, tapi minimal uang penggantiannya bisa membantu meringankan kerugian yang dialami petani,” kata dia.***