BANDUNG,(PR).- Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat H. Syahrir mengatakan adanya kenaikan gaji PNS akan diikuti dengan keinginan masyarakat terkait peningkatan pelayanan publik. Biasanya, kata Syahrir, tolok ukur yang ditentukan berupa kepuasan masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia, dan ketepatan waktu.
Diakui Syahrir, model-model pelayanan publik di Jawa Barat telah banyak dijadikan contoh oleh daerah lain. Bahkan sudah banyak PNS dari provinsi lain yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Provinsi Jabar.
Akan tetapi, kenaikan gaji ini, meskipun jadi beban APBN, akan berdampak terhadap APBD. Syahrir menyebutkan kemungkinan besar akan ada kenaikan tunjangan daerah.
“Ini artinya, mesti ada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga. Tentunya, ini perlu ada motivasi untuk BUMD dan peningkatan kerja sama,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi IV Daddy Rohanady menyatakan pemerintah perlu berpikir sumber apa yang bisa dieksploitasi untuk meningkatkan PAD. Ia menyebutkan BUMD yang ada belum mampu memberikan kontribusi besar terhadap PAD.
“Memang dari tahun ke tahun, target PAD terus meningkat. Tapi besarannya tidak begitu signifikan. Padahal perencanaan dari awal menyebutkan besar kemungkinan target tercapai,” ujarnya.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar Gatot Tjahyono menyebutkan solusi untuk mengantisipasi adanya kenaikan belanja dampak kenaikan gaji PNS, hanya ada dua pilihan antara lain menaikkan PAD atau efisiensi pembangunan. Ia mengaku menaikkan PAD cukup berat.
“Kita masih mengandalkan pada pajak kendaraan. Kalau dinaikkan mungkin membantu,” katanya.
Gatot juga menyebutkan belum bisa mengandalkan BUMD yang ada. Kontribusi Bank BJB sekitar Rp 300 miliar. Namun untuk PT Jasa Sarana, kata Gatot, tidak bisa dijadikan andalan untuk peningkatan PAD karena bergerak di proyek jangka panjang. Sedangkan BIJB masih dalam tahap investasi.