BANDUNG, (PR),- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Eka Supria Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif di Aula Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu, 12 Juni 2019. Eka melanjutkan sisa masa jabatan Bupati Bekasi hingga 2022 mendatang setelah pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan sanksi terhadap Neneng Hasanah Yasin yang terlibat kasus suap Meikarta.
Dalam sambutan Ridwan, dia mengatakan pelantikan dilaksanakan sesuai surat Kemendagri nomor 131.32/2966/OTDA Tertanggal 24 Mei 2019 tentang pengesahan pengangkatan bupati dan pemberhentian Wakil Bupati Bekasi. "Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa pada tanggal 24 April 2019 lalu, saudari dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin telah berhenti sebagai Bupati Bekasi. Selanjutnya, sesuai ketentuan pasal 173 undang-undang nomor 10 tahun 2016, bahwa dalam hal bupati berhenti, maka wakil bupati menggantikan bupati," kata dia.
Maka sesuai ketentuan tersebut, setelah melalui proses usulan pengesahan pengangkatan mulai dari DPRD Kabupaten Bekasi hingga selesai dari kementerian dalam negeri, pada hari ini dapat dilaksanakan pelantikan bupati bekasi sisa masa jabatan tahun 2017-2022. "Pada kesempatan ini saya juga mengingatkan, bahwa sesuai amanat pasal 176 undang-undang nomor 10 tahun 2016, agar segera dilakukan pengisian wakil bupati Bekasi, mengingat sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan," ujar dia.
Masih dalam sambutannya, ||Ridwan menuturkan Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk nomor 3 terbanyak di Jabar dengan 3,6 juta penduduk. Tantangan terbesar pemkab bekasi adalah melaksanakan pelayanan secara optimal terhadap jumlah penduduk yang besar tersebut. Permasalahan Bekasi memiliki kesamaan dengan kab/kota lainnya yaitu kesenjangan antara desa dan kota, kemiskinan dan pengangguran.
Tercatat di Kabupaten Bekasi jumlah penduduk miskin sebanyak 163 ribu orang dan jumlah pengangguran sebanyak 172 ribu orang. Hal tersebut tentunya menjadi ironi karena kabupaten bekasi merupakan pusat dan kawasan industri terbesar se asia tenggara dengan tujuh kawasan industri.
"Tentunya pemda provinsi Jabar akan terus mendorong dan mendukung proses pembangunan di Kabupaten Bekasi. Salah satunya adalah upaya pengentasan kemiskinan di daerah terpencil seperti di muara gembong dengan menghadirkan desa peradaban," kata dia.***