SOREANG, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bandung berharap Badan Narkotika Nasional (BNN) terlibat aktif dalam memastikan para calon yang akan maju dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak benar-benar terbebas dari narkoba. BNN diminta untuk membentuk tim khusus untuk terjun ke lapangan, tidak sekadar mengeluarkan keterangan bebas narkoba di atas kertas.
Bupati Bandung Dadang M. Naser mengatakan, bakal calon yang mendaftarkan diri dalam Pilkades serentak 2019 memang disyaratkan untuk melampirkan surat keterangan bebas narkoba dari BNN. "Hal itu sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2019 ayat 3 huruf n dimana bakal calon kades wajib melampirkan keterangan bebas narkoba," ujarnya Senin, 5 Agustus 2019.
Poin aturan tersebut, kata Dadang, merupakan muatan lokal yang dimiliki Pemkab Bandung terkait aturan Pilkades. Hal itu sengaja dimasukan dalam Perbup sebagai bentuk dukungan terhadap program BNN dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika (P4GN).
Dadang pun mengapresiasi langkah BNN yang sudah menjalankan berbagai kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu Pemkab Bandung tak ragu untuk membuat nota kesepahaman dengan BNN terkait keterlibatan BNN dalam Pilkades dan pengawasan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Selain menjadi syarat bagi bakal calon kades, surat keterangan bebas narkoba dari BNN pun diberlakukan untuk PNS. Saya menyarankan PNS yang akan naik pangkat untuk tes urine terlebih dulu," kata Dadang.
Kepada BNN, Dadang pun berharap dukungan dalam pengawasan tidak hanya sebatas perjanjian di atas kertas. Akan tetapi, BNN bisa menerjunkan tim khusus untuk pengawasan aktif di lapangan.
Disambut baik
Keterlibatan BNN dalam memastikan bakal calon kades terbebas dari narkoba, disambut baik oleh sejumlah panitia Pilkades Serentak Kabupaten Bandung 2019. Salah satunya, panitia di Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot.
Ketua panitia Pilkades Dayeuhkolot Wirsapno mengatakan, para bakal calon yang akan dijaring menjadi calon untuk kemudian dipilih menjadi kades periode mendatang, merupakan tumpuan harapan warga untuk membawa desanya ke arah lebih baik. Oleh karena itu, warga tentunya berharap memiliki kades yang bebas narkoba agar bisa mengerahkan seluruh potensinya secara optimal dalam membangun desa.
Terkait proses pendaftaran di Desa Dayeuhkolot, Wirsapno melansir sejak hari pertama 24 Juli hingga hari terakhir 5 Agustus 2019, ada sekitar tujuh peserta yang sudah mengambil formulir. "Namun hingga Senin siang baru empat orang yang sudah mengembalikan formulir," ujarnya.
Menurut Wirsapno, keempat calon yang sudah mengembalikan formulir semuanya merupakan warga asli Desa Dayeuhkolot. Sejauh ini, belum ada pendaftar dari daerah lain meskipun tahun ini Pilkades Serentak membuka peluang bagi siapa pun dan dari mana pun untuk mencalonkan diri.
Sementara itu, Pjs Kades Dayeuhkolot Sri Krisnawati Mahadewi berharap, siapapun yang menjadi kades baru di desanya, bisa menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi warga. Terutama dalam memperjuangkan Dayeuhkolot untuk bebas dari banjir.
"Mudah-mudahan pilkades serentak di Kabupaten Bandung terutama di Desa Dayeuhkolot bisa berjalan sukses tanpa ekses. Harapan warga bagi Desa Dayeuhkolot sendiri, kades yang baru bisa menjalankan program yang sinergis dengan Pemkab Bandung dalam mengatasi banjir seperti program Citarum Harum," tutur Sri.***