BANDUNG,(PR).- DPRD Jawa Barat menilai APBD 2020 dapat memenuhi kebutuhan untuk menggratiskan SPP SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Barat. Sedikitnya Rp 778 miliar anggaran yang dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan SPP selama 6 bulan.
Sekretaris Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan DPRD Jabar dan Pemprov Jabar menyiapkan anggaran untuk menggratiskan SPP. Kesepakatan itu terjadi setelah menghitung kecukupan anggaran.
“Kami berkaca pada Jawa Timur dengan memisahkan komponen SPP yang ternyata jumlahnya tidak besar, yaitu sekitar Rp 778 miliar,” ucapnya, pada Minggu 25 Agustus 2019.
Hadi menceritakan, upaya untuk menyediakan pendidikan berbiaya murah sudah dilakukan sejak masa gubernur Ahmad Heryawan. Biaya pendidikan ditutup oleh BOS Pusat, BOS kota/kabupaten, dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dari Pemprov. Akan tetapi, setelah 2016, alih kelola SMA dan SMK, hanya dua kota/kabupaten yang tetap memberikan bantuan yaitu Kota Banjar dan Kab. Pangandaran.
Hadi mengatakan bila seluruh komponen dihitung maka anggarannya tidak akan mencukupi. Ia menyebutkan total besaran bantuan dari pusat dan provinsi hanya Rp 1,9 juta per siswa tiap tahunnya. Sementara biaya pendidikan tiap siswa tiap tahun dihitung Rp 4 juta. Dengan perhitungan ada 2 juta siswa SMA, SMK, dan SLB negeri di Jabar, maka setidaknya dibutuhkan sekitar Rp 4 triliun untuk menutupinya.
"Ini tidak akan terpenuhi karena anggaran tidak cukup," ujarnya.
Namun dengan mengadopsi model Jatim, kata Hadi, dapat dipenuhi untuk SPP pada Juli-Desember 2020. Hadi mengatakan pada tahun berikutnya akan terus dianggarkan sehingga masyarakat Jabar dapat lagi menikmati SPP gratis.
Demikian juga untuk sekolah swasta, dikhususkan bagi pemegang keterangan tidak mampu, lanjut Hadi, sudah gratis SPP di 2019. Ia menyebutkan ada 3.070 siswa negeri dan swasta yang ditanggung SPP oleh Pemprov.
"Dananya berasal dari anggaran perubahan yang diambil dengan perhitungan efisiensi karena ada pos-pos yang jadi bagian efisiensi," ujarnya.