BANDUNG, (PR).- Masih ada sekitar 717 hektare kawasan kumuh di wilayah Kota Bandung dengan penduduk hampir 2,5 juta jiwa. Menyikapi hal itu, Pemerintah Kota Bandung tengah, dan bakal mengambil upaya. Penerbitan peraturan daerah yang memuat penataan kawasan kumuh, dan pemanfaatan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) termasuk dalam daftar upaya Pemkot Bandung mengatasi persoalan tersebut.
Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengakui, masih ada kawasan kumuh di Kota Bandung. Menurut dia, banyak faktor yang penyebab suatu kawasan menjadi kumuh, di antaranya efek atas arus urbanisasi.
"Kota Bandung memiliki daya tarik kuat bagi warga luar daerah. Laju pertumbungan ekonomi Kota Bandung begitu tinggi, mencapai sekitar 7,2%. Capaian itu di atas provinsi 5,35%, dan nasional 5,02%," kata Yana di Balai Kota Bandung, Rabu, 6 November 2019.
Arus urbanisasi yang masuk ke Kota Bandung, ucap Yana, lumayan banyak. Efek samping arus urbanisasi yang masuk ke Kota Bandung, membuat pemukiman kian padat. Keberadaan tempat tinggal yang kurang memenuhi kriteria kelaikan juga bertambah.
Yana menyebutkan, Pemkot Bandung tengah melakukan berbagai upaya ihwal penataan kawasan, di antaranya membuat Peraturan Daerah Penataan Kawasan Kumuh. Melalui aturan tersebut, Yana yakin tiap-tiap upaya penataan kawasan mendatang bisa menghadirkan hasil lebih baik. Progres perda tersebut masih dalam tahap pembahasan pansus di DPRD Kota Bandung. Semoga, Perda bisa memberi tambahan kekuatan bagi kami untuk menjalankan berbagai upaya penataan," ucap Yana
Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung, Agus Hidayat mengemukakan, luas kawasan kumuh di wilayah Kota Bandung sudah lumayan banyak berkurang daripada 2015. Terdapat sekitar 1.000 hektare kawasan kumuh di Kota Bandung pada empat tahun lalu. Terdapat beberapa indikator yang menyebabkan suatu tempat termasuk sebagai kawasan kumuh, di antaranya, drainase, sanitasi, jalan lingkungan, penyediaan air minum.
Perihal 717 hektare kawasan kumuh yang masih terjumpa, Agus mengatakan, bakal segera beroleh penangan dengan program Kotaku. Program yang terselenggara atas kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat itu tengah berjalan. Melalui program itu, pemerintah pusat mengeluarkan anggarar Rp 123,5 miliar dalam rangka menata kawasan kumuh di Kota Bandung. "Kami menggenjot penuntasan kawasan kumuh pada 81 kelurahan . Semoga upaya penataan kawasan kumuh dapat segera tuntas," ucap Agus.
Mengategorikan berdasarkan tingkat kecamatan, Agus menuturkan, Astanaanyar paling banyak terjumpa kawasan kumuh. Sementara itu, untuk yang telah bebas dari kawasan kumuh, terjumpa pada Kecamatan Panyileukan. "Secara umum, wilayah Kota Bandung bagian timur telah tertata rapi, terutama aspek pemukiman," ucap Agus.
Bagian upaya untuk mengurangi, bahkan menuntaskan kawasan kumuh di Kota Bandung, Forum Bandung Sehat (FBS) terus menggenjot gerakan 100% open defecation free (ODF, tak buang air besar sembarangan). FBS mengadakan rangkaian kegiatan sosialisasi beserta advokasi kepada warga agar dapat membangunan septic tank yang laik. Kegiatan itu berjalan sepanjang 2019.