BANDUNG, (PR).- Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara konsisten dan nyata mampu menangani permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.
Seperti halnya penanganan pengangguran yang saat ini masih menjadi salah satu permasalahan serius di Jawa Barat.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, Dadang Kurniawan saat ditemui, Selasa, 3 Desember 2019 mengatakan, baik pemerintah pusat maupun daerah harus lebih fokus terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk memiliki keahlian tertentu.
Baca Juga: Laju Penurunan Muka Tanah Cekungan Bandung Terluas di Dunia, Bisa Sampai 20 Cm per Tahun
Keahlian dan keterampilan ini, lanjut dia, harus disesuaikan dengan kebutuhan.
Dengan demikian, masyarakat juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan bukan hanya berorientasi menjadi pekerja saja.
Disinggung mengenai diluncurkannya program kartu Prakerja oleh pemerintah pusat, Dadang mengatakan, pihaknya tidak setuju jika anggaran program Prakerja ini dibebankan ke anggaran daerah.
Hal itu dinilai akan mengganggu keuangan daerah dengan bertambahnya pengeluaran APBD termasuk akan mengganggu program daerah lainnya.
“Adanya program Prakerja ini secara psikologis juga harus dipikirkan. Banyak dulu program makro pemerintah pusat misalnya BLT (bantuan langsung tunai) dan KUT (kredit usaha tani) dan menimbulkan dampak psikologis yang begitu kuat di masyarakat. Jangan sampai dengan adanya Prakerja ini malah semakin memperbanyak angka pengangguran karena mereka dianggap akan mendapatkan bantuan keuangan bulanan dari pemerintah. Ini kan potensi konflik psikologi yang harus diantisipasi,” kata Dadang.