PIKIRAN RAKYAT – Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat memastikan pendataan penerimaan bantuan sosial provinsi terus dilakukan. Saat ini data masih dinamis.
Juru bicara sekaligus Sekretaris Gugus Tugas Daud Achmad mengatakan, berdasarkan Pergub, pendataan itu dimulai dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang sama sekali belum tersentuh bantuan dari pusat berupa PKH (program keluarga harapan) maupun BPNT (bantuan pangan nin tunai).
Setelah disisir, yang sudah di-SK-kan 445.000 RTS.
Baca Juga: Pasutri di Sukoharjo Pura-pura Kemalingan, Padahal Kuras Rp 80 Juta Kas RT untuk Belanja
"Masalah data ini memang dinamis. Kita harap data ini datang dari RW, berjenjang kemudian sampai ke tingkat provinsi diajukan oleh Bupati walikota, by name by address, diiringi surat tanggung jawab mutlak. Nanti pak gubernur mengeluarkan SK tanggung jawab bupati walikota. Itu cara pendataannya,"kata dia dalam jumpa pers di Gedung Sate, Rabu, 29 April 2020.
Kemudian data non DTKS, seperti yang sudah diketahui ada sembilan pintu. Yang memilahnya adalah pemerintah kota kabupaten.
"Misalnya keluarga A mendapatkan PKH, keluarga B sembako, C dapat dari presiden. Yang memilah siapa? Kabputaren kota. Dari sekian ribu, kabupaten kota yang harus memilah. Itu cara untuk membedakannya," kata dia.
Baca Juga: Lima Kecamatan di Kab. Sukabumi Terima Bansos dari Pemprov Jabar, 42 Lagi Menyusul
Selain itu, dari 27 kota kabupaten, baru 13 kota kabupaten yang sudah beres. Jadi mungkin ada beberapa keputusan gubernur keluar.
"Tapi kita berharap hari ini bisa masuk semua. Tadi ada 14 kabupaten kota yang belum lengkap untuk segera dimasukan data yang ada. Sementara ada di sekitar 1,4 juta KK dari Kab kota tapi ini sementara. Nanti SK nya ada dengan fix data," kata dia.