/photo/2020/09/23/3381582203.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Paguyuban Pasundan mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar Desember mendatang. Hal tersebut dikarenakan terus meningkatnya angka positif Covid-19 di tanah air, termasuk di Jawa Barat.
Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Paguyuban Pasundan, Prof Dr HM Didi Turmudzi MSi, mengaku prihatin dengan kondisi pandemik saat ini. Seharusnya kata Prof Didi dengan kondisi pandemi seperti ini KPU dan pemerintah bisa lebih bijak dalam pelaksanaan Pilkada serentak tersebut.
"Jadi sebaiknya tidak memaksakan untuk tetap diselenggarakan pemilu, ketika jumlah positif Covid-19 ini terus melonjak setiap harinya. Apalagi karena tidak ada jaminan baik dari KPU dan pemerintah daerah, dalam pelaskanaannya tidak berkumpul atau bergerombol. Ini sangat mengkhawatirkan jika tetap dipaksanakan untuk dilaksanakan," kata Prof Didi di Gedung Paguyuban Pasundan di Jalan Sumatera, Kota Bandung pada Rabu 23 September 2020.
Baca Juga: Beda dengan Indonesia, di Malaysia Naik Sepeda di Jalan Raya Kena Denda Hingga Rp 700 Ribu
Menurut Prof Didi PB Paguyuban Pasundan sudah berkonsultasi beberapa dokter ahli khususnya di FK Unpas. Para dokter tersebut menyebutkan pelaksanaan Pilkada justru akan meningkatkan resiko penularan Covid-19 tersebut.
"Bayangkan jika Pilkada dipaksakan pelaksanaannya, bagiamana orang dengan mudah tertular Covid-19. Sekarang aja sudah ada PSBB, sehari bisa tembus 4000 orang apalagi dalam Pilkada yang biasanya ada kampanye dan lainnya, yang jelas-jelas mengundang warga berkumpul dan berkerumun," ucapnya.
Oleh karenannya ia berharap KPU akan kembali meninjau pelaksanaan Pilkada agar ditunda hingga kondisi pandemi bisa membaik.
"Usulan penundaan Pilkada ini akan disampaikan melalui surat terbuka kepada KPU Jabar dan KPU Pusat. Semoga mereka bisa lebih bijak. Karena nyawa manusia saat ini sedang dipertaruhkan, jangan sampai dianggap main-main khususnya di Jawa Barat umumnya warga Indonesia," ucapnya.***