kievskiy.org

Langgar Perda Kota Cimahi, 5 Pelaku Usaha Kena Sanksi Sidang Tipiring dengan Denda Puluhan Juta Rupiah

Sejumlah pelaku usaha dikenakan denda hingga puluhan juta rupiah pada sidang Tipiring yang digelar di aula Kecamatan Cimahi Tengah Jalan Terusan Kota Cimahi, Senin, 8 Juli 2024.
Sejumlah pelaku usaha dikenakan denda hingga puluhan juta rupiah pada sidang Tipiring yang digelar di aula Kecamatan Cimahi Tengah Jalan Terusan Kota Cimahi, Senin, 8 Juli 2024. /Pikiran Rakyat/Ririn Nur Febriani

PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah pelaku usaha dikenakan denda hingga puluhan juta rupiah pada sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang digelar di aula Kecamatan Cimahi Tengah, Jalan Terusan Kota Cimahi, Senin, 8 Juli 2024. Mereka terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Cimahi sehingga dikenakan sanksi denda.

"Kami melakukan pemantauan sejumlah tempat usaha dan didapati ada yang tidak melakukan pengurusan perizinan sesuai ketentuan. Sehingga dibawa ke sidang tipiring," ujar Kepala Bidang Penegakan Perda Dinas Pol PP dan Damkar Kota Cimahi Ranto Sitanggang.

Pelanggar perizinan yaitu perusahaan manufaktur melanggar Perda Kota Cimahi No. 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung juncto Perda No. 9 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum. "Khususnya terkait IMB/PBG dan SLF yang menjadi kewajiban dari perusahaan tersebut. Atas pelanggarannya, hakim mengenakan denda sebesar Rp20 juta ditambah biaya perkara Rp2.000," katanya.

Empat pelaku usaha lain terdiri dari kafe, toko furnitur, rumah makan Padang, dan dealer melanggar Perda No. 16 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame juncto Perda No. 9 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum. "Atas pelanggarannya, hakim mengenakan masing-masing denda sebesar Rp5 juta dan biaya perkara Rp2.000," ucapnya.

Menurut dia, para pelaku usaha yang tidak mengurus perizinan IMB/PBG atau dokumen perizinan lainnya selain tidak memperhatikan keselamatan dari sisi teknis bangunan, juga tidak melakukan kewajiban dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi. "Dikarenakan dalam pengurusan dokumen perizinan ada yang dikenakan retribusi sebagai Pemerintah Kota Cimahi yang tidak dipenuhi," ujarnya.

Selain itu, turut disidang 18 pedagang kaki lima dengan dikenakan denda Rp20.000-Rp150.000. Mereka melanggar Perda No 9 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum karena berjualan di tempat yang dilarang seperti trotoar, bahu jalan, dan kawasan bebas PKL.

"Sanksi denda yang ditetapkan hakim tergantung pelanggarannya, bagi yang tinggi untuk PKL yang sudah beberapa kali kena sidang tipiring tapi masih melanggar," imbuhnya.

Total denda terkait perizinan dan pedagang kaki lima pada sidang tipiring sebesar Rp42.356.000. Penentuan sanksi tersebut di atas adalah hasil putusan hakim yang tidak bisa diganggu gugat.

"Denda hasil sidang tipiring tersebut menjadi salah satu pendapatan bagi Kas Daerah Kota Cimahi, dikarenakan mulai tahun 2023, setiap denda hasil sidang tipiring disetorkan ke Kas Daerah oleh Jaksa selaku Eksekutor atas Perintah Hakim. Untuk tahun 2024 ini sudah digelar sebanyak 3 kali," ujarnya menjelaskan.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat