kievskiy.org

Pemerintah Jangan Buat Progam Mengada-ada

KETUA SC Bidang Bahasa Yayat Hendayana (kiri) disaksikan Ketua SC Bidang Kesenian Bucky Wakagoe (tengah) menyerahkan hasil Dialog Kebudayaan kepada Kepala Bidang Kebudayaan Disparbud Jawa Barat Wahyu Iskandar (kanan)‎ usai pelaksanaan Dialog Kebudayaan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat di Lembang, Jumat (20/11/2015).*
KETUA SC Bidang Bahasa Yayat Hendayana (kiri) disaksikan Ketua SC Bidang Kesenian Bucky Wakagoe (tengah) menyerahkan hasil Dialog Kebudayaan kepada Kepala Bidang Kebudayaan Disparbud Jawa Barat Wahyu Iskandar (kanan)‎ usai pelaksanaan Dialog Kebudayaan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat di Lembang, Jumat (20/11/2015).*

NGAMPRAH, (PRLM),- Pemerintah seharusnya mendukung kegiatan-kegiatan seni, bahasa, sastra, dan aksara yang sudah dilakukan masyarakat selama bertahun-tahun dan bersifat "bottom up". Pemerintah tidak perlu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifatmengada-ada sehingga terkesan seperti "dadakan". Selain kegiatan seperti itu akan tidak tepat sasaran, anggaran yang digunakan pun akan mubazir. Ketua Dewan Kebudayaan Jawa Barat (DKJB) Ganjar Kurnia menyampaikan itu pada penutupan Dialog Kebudayaan yang diselenggarakan Disparbud Jawa Barat dan diikuti stakeholder kesenian, bahasa, sastra, dan aksara daerah dari 27 kab/kota di Jawa Barat, di Lembang, Jumat (19/11/2015). ‎Ganjar mencontohkan kegiatan pemberian hadiah kebudayaan Rancage. Menurutnya, kegiatan pemberian hadiah kepada para pengarang dan sosok yang berjasa dalam memelihara kebudayaan ini, seharusnya sudah dibantu Pemprov Jabar dalam hal ini Disparbud Jawa Barat. Selain kegiatan itu sudah konsisten diselenggarakan, juga mengakar dari kegiatan masyarakat. "Tapi sayang sampai sekarang belum ada dukungan untuk itu," ujarnya. Ke depan, kata mantan Rektor Unpad ini, DKJB akan terus mengusulkan hal serupa agar Disparbud membantu program-program yang sudah mengakar di masyarakat. Selain itu, DKJB juga mengadakan diskusi-diskusi yang menghimpun berbagai kalangan masyarakat untuk menyerap pemikiran dan masukan-masukan secara "bottom up". Hasilnya nanti akan disusun menjadi strategi kebudayaan yang disampaikan kepada pemerintah provinsi Jawa Barat, termasuk leading sector masing-masing sebagai pelaksananya. Setahun sekali DKJB dan masyarakat akan mengevaluasi hasil kinerja pemerintah dalam melaksanakan usulan-usulan tersebut. "Dengan begitu, program dan anggaran yang dikeluarkan akan lebih bermakna karena menyentuh masyarakat secara langsung," imbuhnya‎. Selain bidang kesenian, bahasa, sastra, dan aksara daerah, DKJB juga akan mengadakan diskusi bidang lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang melibatkan berbagai stakeholder. Diharapkan kata Ganjar, hasilnya nanti akan menjadi strategi kebudayaan bukan hanya untuk Pemprov Jabar dalam hal ini Disparbud Jabar tetapi juga dina-dinas lain termasuk pemerintah kab/kota se Jawa Barat. Kabid Kebudayaan Wahyu Iskandar mengatakan, pihaknya menyambut baik kehadiran DKJB sebagai mitra pemerintah dalam menentukan arah pembangunan Jawa Barat yang mengacu pada strategi kebudayaan. Namun demikian, Wahyu mengakui, hasil Dialog Kebudayaan ini kemungkinan baru akan dilaksanakan pada program anggaran tahun 2017. Mengingat anggaran tahun 2016 sudah selesai. "Tapi saya yakin, masukan-masukan ini akan sangat membantu Disparbud termasuk SKPD-SKPD lain," imbuhnya. ‎Sementara itu, Ketua SC Bidang Kesenian, Bucky Wikagoe mengatakan, hasil FGD Bidang Kesenian menemukan ada 22 persoalan yang mengemuka di bidang kesenian. Persoalan itu antara lain, kurang atau tidak adanya proses pewarisan yang kontinyu, kurang atau tidak adanya perhatian pemerintah terhadap seni tradisi, kurangnya sinergitas antarinstani pemerintah baik vertikal maupun horizontal, dll. Untuk mengatasi hal tersebut, Bidang Kesenian mengusulkan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebaiknya dipisah menjadi ‎Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan. Diharapkan dengan dipisahkannya kedua institusi tersebut akan mendorong upaya-upaya pemeliharaan dan pelestarian kebudayaan di Jawa Barat akan lebih terfokus. (Eriyanti Nurmala Dewi/A-89)***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat