JAKARTA, (PRLM).- Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai tidak memungkinkan jika pemerintah meminta target pajak tinggi di saat ekonomi sedang lesu. Dia berpendapat jika mencegah pemutusan hubungan kerja lebih penting dibandingkan dengan terlalu fokus dalam memperbaiki fiskal. "Mungkin saja presiden saat ini pak Jokowi memiliki strategi. Tapi dulu saya memiliki menerapkan keep buying strategy setelag mendapatkan banyak masukan dari pelaku usaha,"ujar dia saat melakukan pertemuan dengan pengurus Kamar Dagang Industri di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (3/2/2016). Dia mengatakan, Indonesia tidak harus mengikuti resep IMF yang sangat konservatif. Dalam mengatasi krisis, Indonesia harus berani melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Menurut dia, strateginya tersebut memastikan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki daya beli untuk kebutuhan pokok. Dengan adanya permintaan, maka perusahaan yang berkecimpung di sektor real tidak akan bangkrut. Hal itu tentunya dapat mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Jika perusahaan yang bergerak di sektor real masih berproduksi, menurut SBY, otomatis pemerintah masih mendapatkan penerimaan pajak. "Jadi tidak mungkin kalau ekonomi sedang megap megap (pemerintah) minta pajak lebih tinggi dibandingkan dengan ekonomi saat normal dan tumbuh dengan baik,"kata dia. Oleh sebab itu, menurut SBY, pemerintah sebaiknya sigap meringankan beban perusahaan yang terancam melakukan PHK. "Fiskal kita mungkin tidak terlalu bagus, tapi yang penting rakyat masih bisa membeli. Jadi menurut saya program BLT bukan hal yang tabu,"kata dia. Dia mengakui, kebijakan tersebut akan bertentangan dengan pendapat beberapa ekonom. Sebagian ekonom memilih untu mengetatkan ikat pinggang dalam rangka memperbaiki fiskal. "Memang saya tidak setuju cara sadis. Permintaan turun, perusahaan gulung tikar, PHK terjadi, sektor real langsng drop. Itu pengalaman kita, setiap pemimpin pasti punya strategi masing-masing,"ujarnya. Ketua Kadin Rosan P. Roeslani mengatakan, postur APBN harus lebih realistis. Jika dari sisi penerimaan menurun, maka pengeluaran pin harus dipangkas. "Pengeluaran yang harus dipangkas apa? Jangan sampai dibuat rancangan postur APBN banyak melesetnya,"ujarnya. Dia mengatakan, insentif pajak bisa mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Jika terjadi PHK, maka daya beli masyarakat akan semakin menurun. "Kita sebenarnya sudah sering memberikan masukan pada pemerintah untu memberikan insentif fiskal pada perusahaan terutama yang padat karya dan berorientasi ekspor. Pemerintah sudah melakukan perbaikan, tapi masih harus dibenahi,"kata dia. Dirinya memahami jika pelaku usaha wajib membayar pajak. Namun pemerintah juga harus mempertimbangkan iklim usaha yang saat ini belum stabil bagi para pelaku usaha. (Tia Dwitiani Komalasari/A-147)***
SBY Kritik Target Pajak Tinggi
![PRESIDEN ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).*](https://assets.pikiran-rakyat.com/crop/0x0:0x0/703x0/webp/photo/image/2016/03/SBY.jpg)
PRESIDEN ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).*
Terkini Lainnya
Tags
SBY
pajak
sadis
fiskal
kritik
pemimpin
tikar
produksi
IMF
krisis
Artikel Pilihan
Terkini
Dukung Perkembangan Sektor Jasa Konstruksi Nasional, Kementerian PUPR Gelar Konstruksi Indonesia 2024
Produk Terlaris Online Shop 2024, Lengkap dengan Data Penjualan
Pegawai Bank BUMN Tilap Duit Nasabah Demi Trading Kripto, Negara Rugi Rp11,2 Miliar
Joe Biden Goncang Kurs Rupiah, Pasar Waspadai Ketidakpastian
200 Pulau Indonesia Dijual Diam-diam, Intip Fakta dan Regulasinya
Polling Pikiran Rakyat
Terpopuler
Dana PIP Rp90 Juta di Cianjur Diselewengkan, Sanksi Berat Menanti
Pertanyakan Status Lahan Tanjung Cemara, Ratusan Warga Demo di Kantor BPN Pangandaran
Siapa Pemilik Roti Aoka yang Viral Karena Diduga Miliki Kandungan Berbahaya?
Chelsea vs Wrexham di Pertandingan Pramusim: Prediksi Skor dan Susunan Pemain
200 Lebih Pulau di Indonesia Dijual Diam-diam kepada para 'Sultan', Terbanyak di 2 Provinsi
Prediksi Skor Manchester City vs Celtic di Pertandingan Pramusim: Preview dan Starting Line-up
Prediksi Skor Persib Bandung vs Borneo FC Piala Presiden 22 Juli 2024: Statistik, Head to Head, Susunan Pemain
Bandung Semakin Luas, Ada Wacana 4 Kecamatan Ini Pisah dari Kabupaten, Gabung Kota Bandung
Syarat Persib Bandung Lolos Semifinal Piala Presiden 2024 Setelah Kalah dari Borneo FC
Urutan Peserta LOL Indonesia Yang Ketawa Kalah yang Sudah Tereliminasi di Episode 3-4
Berita Pilgub
Butuh Kajian Matang, Menentukan calon Pendamping Ansy Lema di Pilgub NTT
Politik Identitas dan Politisasi Identitas: Isu Strategis di Pilkada 2024
Semakin Memanas! Inilah Prediksi 3 Pasangan Bakal Calon Gubernur Riau 2024
PKS Ajak PKB Berkoalisi di Pilkada Serentak 2024 Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilgub Jakarta
PPP: Mendiang Hamzah Haz Wakil Presiden ke 9, Sosok Politisi yang Teduh dan Sejuk
Pikiran Rakyat Media Network
Telah diverifikasi oleh Dewan Pers
Sertifikat Nomor 999/DP-Verifikasi/K/V/2022