JAKARTA, (PR).- Keputusan presiden (Kepres) tentang pungutan zakat bagi aparatur sipil negara yang beragama Islam disiapkan. Pungutan itu menjadi salah satu rencana untuk memperkuat pembangunan ekonomi syariah.
Menteri Agama Lukman Hakim Sjaifuddin mengatakan, rancangan peraturan mengenai zakat itu nantinya hanya ditujukan kepada ASN beragama Islam. Bagi ASN pun tidak diwajibkan memberikan zakat.
“Bagi ASN Muslim yang berkeberatan gajinya dipungut 2,5 persen untuk zakat, bisa mengajukan keberatan, menyampaikan permohonan. Ini bukan paksaan, lebih kepada imbauan,” kata dia seusai Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah di Kantor Presiden, Senin, 5 Februari 2018.
Rapat pleno itu dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Hadir juga sejumlah menteri kabinet kerja di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Lukman mengatakan, potensi zakat di Indonesia sangat besar. Baznas mencatat potensinya mencapai Rp 270 triliun. Sementara jumlah ASN saat ini ada sekitar 4 juta. Bila potensi zakat seluruh ASN bisa dimaksimalkan, akan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Potensi zakat sangat besar. Kami ingin potensi ini bisa diaktualisasikan sehingga lebih banyak masyarakat dapat manfaat dari dana zakat,” katanya.
Dia mengatakan, kepres itu kini tengah disiapkan. Dia menjanjikan dalam waktu dekat akan segera diselesaikan. Namun dia tidak menyebutkan waktu pastinya.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, zakat berguna sebagai penguatan dana sosial keagamaan. Selain zakat yang kini pengumpulannya akan diintensifkan, telah berlangsung juga praktek wakaf. Saat ini telah ada bank wakaf mikro yang akan dikembangkan untuk mengurangi kemiskinan di berbagai daerah.
“Karena ini adalah kredit skala kecil yang harapannya bisa membantu orang-orang berbasis pesantren,” ujar dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dalam pembukaan rapat Komite Nasional Keuangan Syariah, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk menyeimbangkan sektor keuangan syariah dengan sektor ekonomi riil.
Obligasi syariah
Sektor ekonomi riil yang dimaksud seperti industri makanan halal, pakaian, turisme. Semua itu dikatakannya harus bisa dikembangkan bersama-sama sektor keuangan syariah semacam obligasi syariah.
“Bisa memunculkan setiap inisiatif instrumen syariah yang memiliki tempat untuk investasi yang baik,” katanya.
Dalam sambutannya, Joko Widodo mengatakan, sektor industri keuangan ekonomi syariah dan aset ekonomi syariah terus meningkat. Pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp 435 triliun atau sekitar 5,8 persen dari total aset perbankan indonesia.
Begitu juga pasar modal syariah yang angkanya terus membaik. Indonesia dikatakannya adalah penerbit sukuk terbesar yang mencapai 19 persen dari seluruh sukuk yanf diterbitkan berbagai negara. Selain itu, total industri aset negara non bank syariah juga naik dua kali lipat dalam 5 tahun terakhir ini.
“Saya ingin menekankan bahwa dalam pengembangan ekonomi syariah, jangan sampai kita menjadi target pasar dari produk industri negara-negara lain. Hanya sekadar jadi konsumen dengan potensi pasar yang besar di negara kita. Kita harus menjadi penggerak utama ekonomi syariah,” ujarnya.***