PIKIRAN RAKYAT - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan untuk menarik dananya dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Salah satu organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan terbesar di Indonesia itu juga menginstruksikan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) untuk ikut melakukan penarikan dana dari bank pelat merah tersebut.
Tak tanggung-tanggung, total dana yang ditarik dari BSI mencapai Rp15 triliun. Keputusan itu tercantum dalam memo Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 320/I.0/A/2024 tertanggal 30 Mei 2024.
Memo yang diteken Ketua PP Muhammadiyah Agung Danarto dan Sekretaris Muhammadiyah Muhammad Sayuti itu mengungkapkan bahwa penarikan dana dilakukan sebagai langkah konsolidasi dana persyarikatan.
Selanjutnya, PP Muhammadiyah memarkir dana tersebut ke sejumlah bank syariah yang selama ini menjalin kerja sama dengan Muhammadiyah. Di antaranya Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan bank-bank syariah daerah.
Keputusan yang Mengejutkan
Keputusan penarikan dana yang dilakukan PP Muhammadiyah bisa dibilang mengejutkan. Sebab, Muhammadiyah dan BSI telah menjalin kerja sama penyimpanan dana sejak 2022.
Selama ini, BSI berupaya menjadi bank yang modern serta inklusif dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah.
Selain menggandeng PP Muhammadiyah, BSI sebelumnya juga menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) dalam penyaluran pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi KPR Sejahtera FLPP kepada pegawai di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).
Menurut perseroan, kerja sama dengan PP Muhammadiyah memacu inklusivitas dan penetrasi keuangan syariah di Indonesia. Kerja sama ini, untuk membantu pelaku UMKM yang berada di bawah naungan PP Muhammadiyah agar bisa naik kelas (upscale) dan menumbuhkan minat masyarakat yang ingin menjadi wirausaha.
Segmen UMKM merupakan salah satu fokus utama BSI di dalam pengembangan ekosistem halal. BSI telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan dengan total sebesar Rp59,2 triliun per Maret 2024, dengan porsi sektor UMKM mencapai Rp46,6 triliun.