kievskiy.org

KUR Sebagai Alternatif Pinjaman, Lebih Baik dan Terpercaya dari Pinjol

Ilustrasi - Pinjaman KUR.
Ilustrasi - Pinjaman KUR. /ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

PIKIRAN RAKYAT - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak masyarakat untuk lebih memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagai solusi pembiayaan produktif yang lebih berkelanjutan. Mereka menekankan pentingnya memilih KUR sebagai opsi yang lebih aman dan terpercaya, dibandingkan pinjaman online yang cenderung memiliki risiko tinggi.

KUR tidak hanya memberikan akses pembiayaan dengan suku bunga terjangkau, tetapi juga mengikuti regulasi yang jelas. Hal ini membuatnya menjadi alternatif yang lebih terstruktur dan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan usaha dan ekonomi masyarakat.

"Dengan melibatkan lembaga keuangan resmi, KUR memberikan perlindungan kepada peminjam dan menjaga transparansi dalam proses pembiayaan," ucap Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bengkulu, Herwan Achyar dalam keterangannya pada awal Januari 2024 lalu.

"Terlebih, pemerintah telah meminta agar perbankan tidak mengenakan agunan bagi debitur yang meminjam di bawah Rp100 juta sehingga hal ini jauh lebih memudahkan," katanya menambahkan.

Dalam upayanya untuk meningkatkan literasi keuangan, OJK pun terus melakukan sosialisasi mengenai manfaat KUR dan risiko pinjaman online yang mungkin kurang dikenal oleh masyarakat. Pilihan untuk menggunakan KUR diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Bengkulu, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positif secara berkelanjutan.

KUR dan UMKM

UMKM di Indonesia memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sekitar 98 persen perusahaan di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil, tetapi mampu menyumbang 57 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 60 persen tenaga kerja.

Meski demikian, UMKM sering menghadapi kendala. Di antaranya kurangnya informasi maupun akses untuk memperoleh kredit/pembiayaan, sehingga membatasi pertumbuhan dan peluang investasi mereka.

Padahal, pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek diantaranya terkait pendanaan.

Kebijakan pendanaan tersebut ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM pada kredit bank/nonbank, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan, dan membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya dengan jaminan pemerintah.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat