PIKIRAN RAKYAT - Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengatakan kepada anggota Politbiro Partai Komunis China Yang Jiechi bahwa Amerika Serikat akan meminta pertanggungjawaban China atas aktivitas destabilisasi di kawasan Indo-Pasifik.
"Sekretaris Blinken menekankan Amerika Serikat akan terus membela hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi, termasuk di Xinjiang, Tibet, dan Hong Kong, dan menekan China untuk bergabung dengan komunitas internasional dalam mengutuk kudeta militer di Burma (Myanmar)," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price pada Jumat, 5 Februari 2021 malam waktu setempat.
Dikutip dari Sputnik News, Ned Price mengatakan Blinken menegaskan kembali bahwa AS akan bekerja sama dengan sekutu dalam mempertahankan nilai-nilai dan kepentingan bersama.
Baca Juga: Jubir Pemerintah dr. Reisa Broto Asmoro Ungkap Betapa Pentingnya Vaksinasi Tenaga Kesehatan
Blinken juga menyatakan meminta pertanggungjawaban China atas upayanya mengancam stabilitas di Indo-Pasifik, termasuk di Selat Taiwan.
Pernyataan Kemenlu AS muncul sehari setelah Presiden Joe Biden mengatakan China sebagai pesaing paling serius bagi Amerika Serikat.
Sebelumnya dalam pernyataan pada Jumat, angkatan laut AS (US Navy) mengumumkan kapal perang USS John S.McCain melewati Laut Natuna Utara di wilayah operasi kebebasan navigasi.
Baca Juga: Update Virus Corona di Dunia 6 Februari 2021, Indonesia Miliki Kasus Aktif Tertinggi di Asia
"Transit kapal melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen AS untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata Letnan Joe Keiley, juru bicara Armada ke-7 US Navy.
"Militer Amerika Serikat akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi di mana pun yang diizinkan oleh hukum internasional," ujarnya.