PIKIRAN RAKYAT - Beberapa minggu lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sempat menyoroti berbagai pelanggaran HAM yang ada di China.
Negara-negara Barat menghadapi dilema ketika Dewan Hak Asasi Manusia PBB dibuka pada hari Senin.
Pasalnya, mereka harus menghadapi China atas pelanggaran HAM di wilayah Xinjiang. Namun, jika gagal, ini artinya mereka berisiko kehilangan kesempatan terbesar untuk menunjukkan akuntabilitas selama beberapa tahun ke depan.
Sebuah laporan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 31 Agustus 2022 menemukan bahwa penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap Uighur dan kaum Muslim di China mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
China dengan keras menyangkal adanya pelanggaran tersebut, bahkan menyuruh Barat tidak usah ikut campur urusan internal negara mereka.
Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet, telah mengakhiri masa jabatannya sesaat membacakan laporan pelanggaran HAM China tersebut.
Penggantinya, Volker Turk dari Austria, belum berada di Jenewa dan tidak ada tindak lanjut secara resmi dalam agenda dewan yang padat yang mencakup krisis di Ukraina dan Ethiopia.
Itu berarti setiap tindakan China mungkin harus diprakarsai oleh salah satu dari 47 negara yang membentuk dewan yang bertugas mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia secara global.