PIKIRAN RAKYAT - Korea Utara mengeksekusi mati warganya, karena penggunaan narkoba, menyebarkan video dari Korea Selatan, dan beribadah. Laporan Korea Selatan pun menyebut apa yang dilakukan negara saingannya itu sebagai tindakan menghambat hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan warga.
Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang menangani urusan antar-Korea, mendasarkan laporan setebal 450 halaman tentang kesaksian yang dikumpulkan dari tahun 2017 hingga 2022. Laporan itu berasal dari lebih dari 500 warga Korea Utara yang melarikan diri dari tanah air mereka.
"Hak warga Korea Utara untuk hidup tampaknya sangat terancam," ucapnya dalam laporan tersebut.
"Eksekusi dilakukan secara luas untuk tindakan yang tidak membenarkan hukuman mati, termasuk kejahatan narkoba, distribusi video Korea Selatan, serta kegiatan keagamaan (ibadah) dan takhayul," kata Kementerian Unifikasi Korea Selatan menambahkan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Reuters, Jumat, 31 Maret 2023.
Baca Juga: Intelijen Korsel Ungkap Fakta Baru Soal Anak Perempuan Kim Jong Un
Akan tetapi, Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi temuan pemerintah Korea Selatan tersebut. Namun, mereka sejalan dengan penyelidikan PBB dan laporan dari organisasi non-pemerintah.
Korea Utara telah menolak kritik terhadap kondisi hak-hak mereka, sebagai bagian dari rencana untuk menggulingkan penguasanya. Laporan itu memberikan rincian pelanggaran hak-hak yang dipimpin negara yang merajalela di masyarakat, kamp penjara, dan di tempat lain, termasuk eksekusi publik, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang.
Kematian dan penyiksaan secara teratur terjadi di fasilitas penahanan. Bahkan, beberapa orang dieksekusi setelah ketahuan mencoba melintasi perbatasan.
Laporan itu muncul ketika Korea Selatan berusaha menyoroti kegagalan tetangganya yang terisolasi, untuk memperbaiki kondisi kehidupan sambil berlomba untuk meningkatkan persenjataan nuklir dan rudalnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan, laporan itu harus memberi tahu komunitas internasional dengan lebih baik tentang pelanggaran "mengerikan" Korea Utara.