PIKIRAN RAKYAT - Iran melakukan serangan terhadap Israel pada awal April 2024. Ini dinilai bisa menjadi alarm awal terjadinya perang dunia III. Bukan perang antara Iran dan Israel, eskalasi akan meningkat jika kedua pendukung negara tersebut seperti AS dan Rusia memutuskan ikut turun.
Saat situasi genting seperti ini, perwakilan Iran dalam suratnya menyatakan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah gagal untuk menjaga perdamaian dunia.
Bahkan, DKK PBB dituding mengizinkan Israel melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Padahal sejatinya negara tersebut sudah banyak melanggar aturan yang dibuat.
"Dewan Keamanan PBB mengizinkan Israel melanggar prinsip-prinsip hukum internasional," tutur Perwakilan Iran untuk PBB dalam suratnya ke Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Dewan Keamanan.
Mengutip dari Tass pada Minggu 14 April 2024, perwakilan Iran tersebut menyatakan jika PBB terlalu banyak memberikan kesempatan bagi Israel untuk melanggar aturan internasional. Termasuk serangan yang dilayangkan pada Iran.
"Sangat disayangkan, Dewan Keamanan PBB telah gagal dalam tugasnya menjaga perdamaian dan keamanan internasional, membiarkan rezim Israel melanggar garis merah dan melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional,” kata surat itu.
"Pelanggaran tersebut telah memperburuk ketegangan di kawasan dan mengancam perdamaian dan keamanan regional dan internasional," bunyi surat tersebut.
Iran sendiri tak tinggal diam dengan serangan yang dilakukan dari Israel. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melaporkan pada Sabtu malam bahwa Iran telah meluncurkan drone dari wilayahnya menuju Israel. Militer Israel tetap waspada dan melacak semua sasaran yang mendekati negara tersebut, kata layanan pers.
Militer Iran mengonfirmasi serangan tersebut memang sengaja mereka lakukan. Ini sebagai pembalasan atas serangan mematikan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April.
Perang Dunia III
Iran menjelaskan serangan balik terhadap Israel itu sesuai dengan aturan yang dibuat oleh PBB. Pasal 51 Piagam PBB menyatakan suatu negara memperbolehkan pertahanan yang sah jika menghadapi ancaman.