PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Indonesia menyatakan kekecewaan yang mendalam terhadap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang kembali gagal mengesahkan resolusi terkait keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Keputusan tersebut dipengaruhi oleh veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS), salah satu Anggota Tetap DK PBB.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, dalam pernyataannya pada Jumat 19 April 2024, menegaskan bahwa Indonesia sangat menyesalkan kegagalan DK PBB dalam mendukung resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB, terutama karena adanya veto dari salah satu Anggota Tetap DK PBB.
Proses Palestina untuk mendapatkan keanggotaan penuh PBB telah tersendat sejak Palestina diberi status negara pengamat PBB pada tahun 2012, meskipun saat itu mendapat dukungan penuh dari mayoritas negara anggota.
Menurut Kementerian Luar Negeri RI, hak veto yang dilakukan oleh AS merupakan pengkhianatan terhadap aspirasi bersama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah.
Indonesia tetap konsisten dalam dukungannya terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB, karena hal tersebut akan memberikan Palestina kedudukan yang setara dengan negara-negara lain dalam proses perdamaian menuju solusi dua negara.
Rancangan resolusi Palestina untuk mendapatkan keanggotaan penuh di PBB digagas oleh Aljazair, yang saat ini menjadi anggota tidak tetap DK PBB.
Namun, pada pemungutan suara yang digelar pada Kamis 18 April 2024 waktu New York, AS mengeluarkan veto untuk membatalkannya, meskipun resolusi tersebut mendapatkan dukungan dari 12 negara anggota DK PBB lainnya.
Kegagalan ini menandakan bahwa Palestina belum mendapatkan pengakuan penuh sebagai negara di PBB. AS selama ini sering kali memveto atau abstain terhadap resolusi yang merugikan Israel, sehingga menyulitkan proses perdamaian di Timur Tengah.***