kievskiy.org

Menteri PANRB Bahas Akselerasi Pelayanan Publik Berbasis Digital Bareng Menteri Singapura

Menteri Anas bertemu Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo di Singapura, Rabu, 10 Juli 2024.
Menteri Anas bertemu Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo di Singapura, Rabu, 10 Juli 2024. /Dok. KemenPANRB

PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bertemu dengan Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo untuk membahas dan bertukar pengalaman terkait implementasi pelayanan publik berbasis digital di kedua negara.

“Pengalaman Singapura yang telah disampaikan oleh Menteri Teo hampir sama dengan yang dikerjakan Indonesia. Singapura membutuhkan waktu yang panjang untuk melakukan integrasi dari sistem digital pemerintah. Perlu waktu, kesungguhan, dan kerja keras agar pengintegrasian sistem digital di pemerintah bisa sukses,” ucap Anas usai kunjungannya ke Kementerian Pembangunan Digital dan Informasi, di Singapura, Rabu (10/07).

Beberapa topik utama yang dibahas keduanya adalah peran Kementerian PANRB sebagai Ketua Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional serta strategi nasional pemerintahan digital Indonesia dan Strategi "Smart Nation" Singapura.

Singapura merupakan salah satu negara yang paling awal mengadopsi pola pikir digital dalam melakukan transformasi pemerintahan khususnya dalam mengembangkan layanan publik berorientasi kebutuhan masyarakat atau citizen-centric.

Negara berjuluk Negeri Singa tersebut memiliki Portal Pelayanan Publik Nasional berbama LifeSG untuk memberikan layanan dan informasi pemerintah terintegrasi yang dikelola oleh GovTech bernama Smart Nation Singapore.

“Saya yakin pengalaman pemerintah Singapura dapat memberikan wawasan bagaimana strategi percepatan transformasi digital dilakukan secara terpadu dalam mendorong transformasi digital di Indonesia,” ungkapnya.

Anas memaparkan bahwa saat ini Kementerian PANRB mendapatkan mandat pada level strategis untuk kebijakan tata kelola pemerintahan, kelembagaan, reformasi birokrasi, manajemen aparatur, pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dalam lima tahun terakhir, beberapa kebijakan pemerintah digital yang didorong oleh Kementerian PANRB membuahkan hasil peningkatan indeks E-Government Development Index (EGDI) Indonesia dari peringkat 107 menjadi 77 di tahun 2022.

Kemajuan lainnya yang dialami Indonesia adalah telah ditetapkannya Peraturan Presiden untuk melahirkan GovTech Indonesia yakni INA Digital yang akan mengoordinasi upaya interoperabilitas data dan layanan lintas kementerian sehingga tidak lagi tersekat-sekat berdasarkan instansi.

Selanjutnya, pemerintah Indonesia akan meluncurkan fase pertama Portal Pelayanan Publik yang mengintegrasikan berbagai layanan publik prioritas dan Digital Public Infrastructure pada September 2024.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat