PIKIRAN RAKYAT - Perdana Menteri (PM) Thailand Prayuth Chan-ocha dituntut agar turun dari jabatanya oleh ribuan pengunjuk rasa yang menentang sistem monarki di Thailand dan meminta reformasi.
PM Thailand dituntut mundur setelah memberlakukan Undang-Undang larangan kritik terhadap raja.
Menanggapi tuntutan dari masyarakat Thailand, PM Prayuth Chan-ocha menolak untuk mundur.
Baca Juga: Cerita Perry Tristianto Bocorkan UMKM Bakal Bertahan Bahkan Jadi Penguasa di Tengah Pandemi Covid-19
“Saya tidak akan berhenti”, katanya setelah rapat kabinet darurat.
“Pemerintah harus menggunakan peraturan darurat. Kami harus melanjutkan karena situasinya menjadi kekerasan. Ini digunakan selama 30 hari, atau kurang jika situasinya mereda,” sambung Prayuth.
Prayuth pertama kali mengambil alih kekuasaan sebagai panglima militer dalam kudeta 2014.
Baca Juga: Jelang Everton vs Liverpool Liga Inggris: Sadio Mane Kabarkan Kondisinya usai Terjangkit Covid-19
Kritikus mengatakan, dia merekayasa pemilihan umum tahun lalu untuk tetap memegang kekuasaan sebagai perdana menteri sipil.