kievskiy.org

Jokowi Peringatkan Sofyan Djalil Terkait Sertifikat Tanah

PRESIDEN Joko Widodo (kedua kiri) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (keempat kanan), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kedua kanan) dan Menteri Agama Lukman Hakim (kanan) meninjau pelaksanaan program padat karya tunai di Kempek, Palimanan, kabupaten Cirebon, Minggu 11 Maret 2018. Program padat karya berupa pembangunan saluran irigasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian dan daya beli masyarakat yang ada di desa.*
PRESIDEN Joko Widodo (kedua kiri) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (keempat kanan), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kedua kanan) dan Menteri Agama Lukman Hakim (kanan) meninjau pelaksanaan program padat karya tunai di Kempek, Palimanan, kabupaten Cirebon, Minggu 11 Maret 2018. Program padat karya berupa pembangunan saluran irigasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian dan daya beli masyarakat yang ada di desa.*

SUMBER, (PR).- Presiden Joko Widodo memperingatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil bahwa dia bakal dicopot dri jabatannya kalau tidak bisa memenuhi target pemberian 7 juta sertifikat tahun 2018 ini.

Peringatan tersebut disampaikan Jokowi secara terbuka di hadapan 3.000 warga penerima sertifikat sewilayah Cirebon di hall Hotel Radiant Jalan Raya Cirebon-Kuningan, Minggu 11 Maret 2018.

“Bekerja kan harus seperti itu, ditarget. Kalau target membagikan 7 juta sertifikat tahun 2018 ini tidak tuntas, pilihannya cuma dua, dicopot atau diganti,” ujar Jokowi yang disambut gemuruh tepuk tangan warga yang hadir.

Saat membagikan sertifikat kepada perwakilan warga, Jokowi mengenakan sarung dengan atasan kemeja putih dan setelan jas biru serta berpeci.

Sebelum membagikan sertifikat, Jokowi memang menghadiri resepsi pernikahan keponakan Ketua PBNU Said Aqil Siradj di Pondok Pesantren Khas Kempek.

Jokowi meminta target pemberian 126 juta sertifikat tuntas semua pada 2023 mendatang. Saat ini, katanya, dari total 126 juta sertifikat yang harus ada di seluruh Indonesia, baru sekitar 51 juta sertifikat.

Selama ini, kata Jokowi, penerbitan sertifikat baru hanya 500.000 per tahun. ”Artinya kalau mau 126 juta lembar sertifikat itu tuntas, butuh waktu 140 tahun,  karena setahun hanya 500.000, “ katanya.

Untuk itu, sejak tahun 2017, Presiden secara drastis menaikan target penerbitan sertifikat.  Tahun 2017 ditargetkan 5 juta, tahun 2018 naik menjadi 7 juta dan pada 2019 naik lagi sebanyak 9 juta sertifikat.

Lonjakan target yang ditetapkannya, kata Presiden terjadi karena dipicu kekhawatirannya akan menyeruaknya konflik sengketa lahan atau tanah antara warga dengan warga, antara warga dengan pemerintah, antara anak dengan bapak, antara warga dengan pengusaha, dan antara warga dengan BUMN.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat