.JPG)
SUMEDANG, (PR).- Pemkab Sumedang akan berupaya membantu bahan pangan bagi warga OTD (orang terkena dampak) pembangunan Waduk Jatigede. Hal itu, guna menyiapkan stok pangan yang mencukupi menjelang bulan puasa 15 Mei nanti. Sebab, jika tak dibantu, khawatir warga OTD Jatigede yang kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya imbas pembangunan Waduk Jatigede, mengalami rawan pangan.
“Kami sedang mengajukan bantuan bahan pangan kepada provinsi untuk warga OTD Jatigede. Pengajuan bahan pangan ini, guna mengantisipasi terjadinya rawan pangan di wilayah Jatigede menjelang bulan puasa nanti,” tutur Kabag Ekonomi Setda Kab. Sumedang Deni Tanrus di kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Pemkab Sumedang, Selasa 10 April 2018.
Menurut dia, bantuan pangan untuk masyarakat Jatigede itu, berupa beras dan sembako. Bantuan itu, seperti yang diberikan setahun lalu guna menjaga stok pangan di wilayah genangan Waduk Jatigede. Tak hanya bantuan dari provinsi saja, Pemkab Sumedang pun melalui dana CSR (corporate sosial responsibility) perusahaan, sempat memberikan bantuan yang sama senilai Rp 1,5 miliar. “Nah, tahun ini kami sedang mengajukan lagi bantuan pangan untuk masyarakat Jatigede kepada provinsi,” tutur Deni.
Dikatakan, bantuan untuk masyarakat Jatigede itu, sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya rawan pangan. Pasalnya, hingga kini masih relatif banyak warga Jatigede yang belum memiliki pekerjaan tetap dan mata pencaharian baru, setelah penggenangan Waduk Jatigede. Imbas pembangunan Waduk Jatigede, masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya sebagai petani dan pekebun. “Oleh karena itu, tanpa menunggu pengajuan dari kecamatan dan desa, kami berinisiatif untuk mengajukan bantuan pangan kepada provinsi. Lebih bagus lagi, kalau camat dan kepala desanya mengajukan kepada kami,” ucapnya.
Dulu kebagian kini tidak
Lebih jauh Deni menjelaskan, bantuan pangan untuk warga Jatigede, dinilai sangat penting. Hal itu, sehubungan beras raskin (masyarakat miskin), mulai Januari lalu berubah menjadi beras bantuan sosial (bansos). Yang dulu beras raskin dijual Rp 1.600 per kg sebanyak satu karung 15 kg, kini dengan beras bansos digratiskan. Masalahnya, dulu beras raskin bisa dibeli warga miskin secara merata. Namun sekarang, beras bansos diberikan secara gratis hanya untuk penerima manfaat yang terdata dan memiliki kupon. Otomatis, warga miskin yang dulu ikut kebagian membeli beras raskin secara merata, kini tak kebagian beras bansos.
“Warga miskin penerima manfaat beras bansos tahun ini di Kab. Sumedang dibatasi sebanyak 81.000 KK (kepala keluarga). Sementara saat masih beras raskin mencapai 240.000 KK. Oleh karena itu, mungkin banyak warga miskin yang tak kebagian beras bansos, termasuk di Jatigede. Disaat warga miskin di Jatigede yang kehilangan mata pencahariannya tidak kebagian beras bansos, bisa terkena rawan pangan. Oleh karena itu, kami berinisyiatif untuk mengajukan bantuan ke provinsi,” katanya.
Deni menambahkan, bantuan pangan juga, akan diberikan kepada warga miskin lainnya yang tidak kebagian beras bansos. Sebab, dengan perubahan dari beras raskin ke beras bansos dengan jumlah terbatas, dimungkinkan relatif banyak masyarakat miskin yang tak kebagian beras bansos. “Apabila pengajuan bantuannya sudah direalisasikan oleh provinsi, dalam pendistribusiannya kami akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial,” katanya.****