DEPOK, (PR).- Pemerintah Kota Depok meraih penghargaan sebagai kota dengan perencanaan dan pencapaian pembangunan terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat 2018. Namun, penghargaan tersebut menuai sorotan karena indikatornya tak jelas. Alih-alih berhasil membangun, kondisi fasilitas publik Depok justru mengenaskan.
Trofi penghargaan itu diterima langsung oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Penyerahannya berlangsung saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat di Hotel Intercontinental Resort Dago, Bandung, Kamis 12 April 2018. Pemberian penghargaan juga dihadiri oleh Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sony Sumarsono.
"Alhamdulillah kota Depok mendapat predikat terbaik kedua, setelah Kota Cimahi. Kota Depok dinilai sebagai kota yang memiliki perencanaan terbaik dalam rangka pembangunan daerah tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018," kata Idris dalam keterangan tertulis Sub Bagian Humas dan Dokumentasi Sekretariat Daerah Kota Depok saat itu.
Idris berharap, prestasi tersebut bisa menjadi motivasi Pemkot dalam menyusun perencanaan yang lebih baik lagi. "Dan tentunya dalam mengimplementasikan apa yang tertera dalam dokumen perencanaan,” ujarnya.
Dia pun mengapresiasi semua pihak serta para stake holder atau pemangku kebijakan atas perannya dalam pencapaian itu. Penghargaan tersebut dinilai sebagai kado terbaik bagi hari ulang tahun Depok ke-19. Akan tetapi, penghargaa kota berikon belimbing itu mendulang pertanyaan dan kritik sejumlah warganya. Mereka kompak mempertanyakan landasan atau indikator penyematan predikat kota dengan perencanaan dan pencapaian pembangunan terbaik.
"Kalau dari sisi (penilaian) dokumen saya mungkin mengapresiasi, tetapi dari sisi implementasi, mungkin yang melakukan penilaian tutup mata," kata Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus saat dihubungi, Minggu 15 April 2018. Warga Citayam, Kota Depok tersebut menilai, Pemkot tak memilik master plan atau perencanaan kota sejak 19 tahun berdiri.
Hal itu terlihat dari abainya Pemkot terhadap permasalahan fasilitas publik seperti trotoar, terminal terpadu, halte. "Bahkan (Depok) tak punya trotoar (yang laik)," tuturnya. Ketiadaan trotoar yang laik bagi pejalan kaki sudah mencerminkan Depok sebagai kota tak beradab.
"Sebenarnya, apa sih yang dicapai Kota Depok dalam konteks fasilitas umum, dalam konteks suistanibility (pembangunan berkelanjutan) dan inklusi (terbuka)," tanya Alfred. Dia mengaku kebingungan dengan ukuran pemberian penghargaan tersebut. "Indikatornya apa, saya takutnya, pencapaian (berdasarkan) dokumen bukan implementasi," katanya.
Indikator harusnya lebih banyak
Menurut Alfred, banyak aspek yang perlu dinilai guna mengukur keberhasilan pembangunan suatu kota. Tak hanya trotoar, persoalan transportasi dan sarananya mesti masuk penilaian.