CIBINONG, (PR).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor hanya menggelar satu kali debat publik pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor 2018. Para Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor merasa kegiatan tersebut juga kurang mengakomodasi visi, misi dan rencana program kerja mereka.
Komisioner KPU Kabupaten Bogor, Mustaqim mengakui durasi debat Pilbup Bogor 2018 hanya efektif selama 90 menit dari total dua jam acara. "Memang kurang. Tapi dengan alokasi waktu yang ada itu para pasangan calon harusnya bisa menunjukkan kualitas mereka, mana pemimpin yang siap," kata Mustaqim, Kamis 10 Mei 2018.
Debat publik Pilbup Bogor 2018 di Gedung Tegar Beriman Kabupaten Bogor itu ditayangkan secara langsung di salah satu stasiun televisi nasional, Rabu 9 Mei 2018 malam. Menurut Mustaqim, penilaian acara itu dikembalikan pada penonton bukan menurut para Paslon.
Mustaqim mengakui KPU daerahnya kekurangan anggaran untuk menggelar debat publik Pilbup Bogor 2018 lebih dari satu kali. Menurut dia, alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut dirancang sejak 2016 lalu sehingga tidak bisa dirubah lagi saat ini.
Selain terkendala anggaran, Mustaqim memperhitungkan jadwal kegiatan kampanye Paslon yang padat dan menjangkau wilayah Kabupaten Bogor yang sangat luas. "Sehingga ketika debat harus diselenggarakan dua hingga tiga kali itu membutuhkan energi yang cukup (banyak) bagi masing-masing Paslon," katanya.
Keterbatasan durasi diakui membuat para perumus materi debat Pilbup Bogor 2018 hanya menanyakan beberapa permasalahan mendasar di Kabupaten Bogor. Di antaranya mengenai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, pertanian, ketenagakerjaan dan pemberantasan narkoba.
Padahal, para kandidat menganggap banyak permasalahan lain yang menjadi sorotan mereka seperti perlindungan anak dan perempuan, penanggulangan bencana hingga penanganan sampah. Beberapa kandidat menyampaikan gagasan mereka yang tidak tersampaikan dalam debat, pada jumpa pers setelah acara.
"Sejujurnya masih banyak yang ingin kami sampaikan pada masyarakat. Terutama pada closing statement di akhir acara, yang disampaikan oleh moderator itu berbentuk pertanyaan bukan berbentuk closing statement," kata Calon Bupati nomor urut 3, Ade Ruhandi atau Jaro Ade mengkritisi.