SINGAPARNA, (PR).- Sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Tasikmalaya terus mendesak Bupati baru Ade Sugianto membuka identitas para penerima bantuan hibah. Mereka meminta Ade transparan terkait alokasi anggaran dan penyaluran bantuan itu.
"Harus berani (dibuka)," kata Pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Tasikmalaya Iim Imanulloh saat dihubungi, Rabu 5 Desember 2018. Menurutnya, pembukaan identitas atau data menjadi penting agar dugaan adanya praktik kecurangan lain atau pemotongan bantuan tersebut terkuak. Warga bisa mengecek langsung identitas, alamat lembaga/yayasan, serta penggunaan bantuan oleh penerima hibah.
Selain itu, ketertutupan data berdampak pula pada penerima hibah yang telah mengajukan dan memperoleh bantuan sesuai prosedur atau taat hukum.
Merebaknya kasus pemotongan hibah 2017 di Kabupaten Tasikmalaya membuat citra yayasan/lembaga penerima bantuan tersebut agak tercoreng. Padahal, hibah merupakan bantuan sah Pemkab yang berhak diperoleh sesuai dengan aturan yang berlaku.
"(Supaya) penerima hibah teu disakompetdaunkeun (disamakan)," kata Iim. Dengan adanya transparansi, penerima hibah yang taat aturan bakal lebih nyaman karena terbebas dari kecurigaan kongkalikong penyunatannya. Ketertutupan data atau identitas penerima hibah juga bisa menjadi indikator adanya permasalahan di dalam sistem pemberian bantuan itu.
Bantuan hibah, lanjut Iim, masih sangat dibutuhkan yayasan/lembaga keagamaan di Tasikmalaya. Lembaga/yayasan bakal kesulitan bila hanya mengandalkan sumber pendanaan dari urunan atau sumbangan orang tua santri atau anak didik. Yayasan Pesantren Jamiatul Abror Gaza di Cigalontang yang dikelola Iim sedikit terbantu oleh bantuan pemerintah yang pernah diterimanya.
"Bantuan hibah bansos itu cuma membantu operasional 10 persen," ucap Iim. Untuk biaya makan 100 anak panti asuhan yang dikelola yayasannya, Iim mesti mengeluarkan Rp 500 ribu perhari. Dalam sebulan, yayasan mengeluarkan Rp 15 juta guna biaya makan itu. Melalui bantuan pemerintah, beban pengeluaran yayasan cukup berkurang. "Alhamdulillah itu (bantuan pemerintah) manfaat juga," ucapnya.
Kini, hibah terancam tak dialokasikan karena dianggap menjadi lahan korupsi. Bahkan, DPRD pun melakukan evaluasi atas perlu atau tidaknya hibah kembali dianggarkan. Tak pelak, transparansi data penerima hibah menjadi kunci agar penyaluran bantuan itu tetap dilakukan sesuai prosedur dan evaluasi dari dugaan penyelewengan pada 2017. "Intinya hibah itu jangan dihapus, cuma pemerintah harus betul-betul selektif untuk mengeluarkan kebijakan hibah, harus transparan," ujarnya. Warga, tutur Iim, harus gampang mengakses data-data tersebut.
Selama ini, warga kerap kesulitan memperoleh informasi atau data terkait kebijakan umum dan plafon anggaran sementara dan hasil-hasil Musrenbang. Hanya segelintir orang saja yang memperoleh data-data tersebut.