INDRAMAYU, (PR).- Pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang akan memindahkan pembangunan asrama haji ke Majalengka mendapat respons keras dari pemerintah daerah. Bupati Indramayu menyayangkan adanya pernyataan tersebut. Pemerintah daerah menegaskan pembangunan embarkasi haji akan dilaksanakan di Kabupaten Indramayu pada tahun 2020 mendatang.
“Saya sampaikan bahwa pak wakil gubernur bicara seperti itu mungkin beliau tidak mengikuti proses daripada penetapan pembangunan asrama haji yang ada di Jabar khususnya di Indramayu,” ujar Bupati Indramayu Supendi di Pendopo Kabupaten Indramayu, Senin 20 Mei 2019. Dia menegaskan, hingga saat ini proses administrasi terus berjalan bahkan sudah masuk ke dalam proses pemindah-alihan lahan dari pemda ke kemenag.
Hal itu sesuai dengan keputusan dari gubernur Jawa Barat yang telah menetapkan Indramayu sebagai calon embarkasi haji. Supendi pun meyakini, keputusan itu belum berubah hingga detik ini. “Pak gubernur menyatakan yang sudah berjalan silakan berjalan tidak usah dipertanyakan kembali. Yang saya pegang adalah keputusan gubernur bukan wagub. Karena dalam pemerintahan tidak ada keputusan wakil gubernur. Yang ada adalah keputusan gubernur,” tegas dia.
Supendi mengatakan, perjuangan pengajuan embarkasi haji di Kabupaten Indramayu bukanlah perkara gampang. Jajaran di pemerintahan daerah mesti berjuang sejak tahun 2018 kemarin. Dia memaparkan, pada tahun 2018 silam Indramayu paling awal mengajukan permohonan pembangunan embarkasi kepada kementerian agama. Ketika itu, kata Supendi, Kabupaten Majalengka terkesan belum siap mengajukan pembangunan karena belum menyiapkan lahan sama sekali. Berbeda dengan Indramayu yang sudah menyiapkan lahan seluas 7,5 hektare di Lohbener untuk pembangunan embarkasi.
Surat pengajuan pembangunan yang dilayangkan kepada kemenag juga selalu mendapatkan respons positif. Bahkan dirjen pun melakukan peninjauan langsung ke lahan calon embarkasi tersebut. Supendi mengatakan, dirjen sudah menyetujui lahan itu untuk digunakan sebagai embarkasi haji. Alhasil proses pun terus berjalan hingga pada akhirnya DPRD menyetujui pemindah alihan lahan pemda itu kepada kementerian agama.
Merasa kecewa
Proses yang panjang itulah membuat Supendi semakin yakin gubernur Jawa Barat masih berpihak kepada Kabupaten Indramayu. Dia pun merasa kecewa terhadap pihak-pihak yang berusaha mengalihkan pembangunan embarkasi di luar Indramayu. Berkenaan alasan yang diutarakan wakil gubernur terkait alasan teknis pemindahan embarkasi kata Supendi, bisa mencontoh embarkasi Bekasi.
Embarkasi Bekasi letaknya cukup jauh dari Cengkareng namun bisa beroperasi lancar. Bahkan jarak Indramayu-Kertajati masih cukup dekat dibandingkan jarak Bekasi-Cengkareng. Menurutnya letak yang jauh tidak bisa dijadikan alasan pemindahan tersebut. “Saya mohon maaf apakah pak wagub ini serius atau bersenda gurau karena kalau kita lihat perjalanannya itu sebetulnya kita melalui proses panjang,” ujarnya.
Supendi berharap, keputusan dari gubernur Jawa Barat terkait pembangunan embarkasi haji di Indramayu bisa diterima dan dihargai oleh semua pihak. Terkait adanya reaksi dari masyarakat Indramayu, dia pun menilai hal wajar. “Saya mohon jangan sampai keputusan dari pemprov ini ada yang mempertanyakan kembali. Jangan sakiti hati masyarakat Indramayu,” tegas dia. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, Indramayu pun legowo saat Kabupaten Subang dipilih oleh pemprov untuk dibangun pelabuhan di Patimban.