SUMBER, (PR).- Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cirebon mengeliminasi H. Mustofa dari daftar nominator calon pimpinan dewan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Periode 2019-2024. Tersingkirnya Mustofa dari daftar nominator belakangan memunculkan spekulasi kalau yang bersangkutan sengaja disingkirkan, atau sebaliknya, kemungkinan akan dimasukan ke dalam nominator lain, yakni sebagai calon wakil bupati setempat yang kursinya selama ini kosong.
Informasi yang diperoleh “PR” Online, Rabu 31 Juli 2019, DPC PDIP setempat sudah membuat keputusan terkait nama-nama yang masuk nominator calon pimpinan DPRD. Kader yang masuk daftar tersebut, masing-masing Rohayati, Aan Setiawan dan Rudiana, ketiganya merupakan figur senior, calon legislatif terpilih pada pemilihan umum 2019 lalu dan ada dalam kepengurusan DPC.
Daftar nominator calon pimpinan dewan itu sudah resmi merupakan keputusan partai melalui rapat pleno pimpinan di tingkat DPC. Hasil rapat DPC kemudian dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dan ditembuskan ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Barat.
“Ini mekanisme internal. Seluruh DPC dan DPD sudah harus mengirimkan daftar nama-nama yang masuk nominasi bakal mengisi kursi pimpinan dewan di seluruh Indonesia. Keputusan nantinya ditentukan oleh DPP,” tutur Aan.
Menyangkut figur Mustofa, dijelaskan bahwa yang bersangkutan merupakan sosok senior dan merupakan salah satu kader utama partai. Rekam jejak politiknya juga jelas, yakni empat kali menjadi anggota DPRD dan kini masih berstatus sebagai Ketua DPRD untuk Periode 2014-2019 yang akan rampung dalam waktu dekat ini.
“Jimus (panggilan akrab Mustofa), layak diusulkan menjadi cawabup. Mekanismenya tidak jauh berbeda. DPP minta DPC menyerahkan daftar nominasi. Jimus akan kita masukan dalam daftar cawabup,” tutur Aan.
Seperti diketahui, kursi wakil bupati Cirebon kosong setelah H. Imron Rosyadi dilantik menjadi Pelaksana tugas (Plt) Bupati Cirebon Periode 2019-2024. Kursi wabup kosong menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap H. Sunjaya Purwadisastra selaku bupati terpilih.
Kursi wabup tersebut merupakan hak politik dari PDIP sebagai satu-satunya partai pengusung. Sejauh ini, kapan mekanisme pengisian jabatan wabup belum dibuka, meski demikian, di internal PDIP sudah mulai bermunculan sejumlah figure.
Tersingkir?
Tidak masuknya Mustofa dalam daftar nominator calon pimpinan dewan juga memuncukan spekulasi lain. Beredar pandangan bahwa Mustofa sengaja disingkirkan peran politiknya akibat kegagalan pada Pemilu 2019 lalu.