TASIKMALAYA, (PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat didesak agar tak hanya berwacana terkait penertiban dan pendataan praktik penambangan pasir yang merusak lingkungan di wilayah Kabupatendan Kota Tasikmalaya.
Kerusakan lingkungan yang nyata serta diduga menjadi pemicu sejumlah bencana alam belakangan ini semestinya sudah menjadi alasan Pemprov Jabar melakukan moratorium penambangan.
Wacana penertiban dan pendataan dikemukakan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum saat mengunjungi Garut, Sabtu 27 Juli 2019. Uu Ruzhanul Ulum bahkan menyebut telah melakukan penertiban di wilayah Tasikmalaya.
Klaim Uu Ruzhanul Ulum bakal menertibkan penambangan pasir di Tasikmalaya bukan kali pertama disampaikan. Pernyataan serupa dia sampaikan saat mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam kegiatan program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera di Desa Kiarajangkung, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat 11 Januari 2019.
Dia memastikan, Pemprov Jabar akan melakukan tindakan tegas terhadap praktik penambangan ilegal. Namun, pada Selasa 30 Juli 2019, kerusakan lingkungan yang semakin parah masih terjadi di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.
Bukit-bukit di tepi Jalan Mangkubumi-Indihiang hanya tinggal menunggu waktu untuk lenyap karena terus digerogoti penambang.
Titik penambangan yang terlihat baru juga menerjang area bukit yang masih mulus. Hal itu terjadi di Bukit Rancapanjang, Jalan Mangkubumi-Indihiang yang berada di perbatasan Kecamatan Mangkubumi-Bungursari, Kota Tasikmalaya. "Masih baru ditambang," kata Mumus (40) warga di sekitar lokasi, Selasa 30 Juli 2019.
Bukit itu, kata Mumus, sudah ditambang di bagian tepinya. Saat ini, penambangan bergeser ke bagian lain sehingga membuat bukit semakin bopeng.