BANDUNG,(PR).- Anggota DPR RI Dedi Mulyadi meminta pemerintah pusat memberikan efek jera pada warga yang membuang limbah ke sungai. Selain itu, pemerintah juga harus mencabut subsidi warga yang masih menunjukan perilaku yang tidak bertanggung jawab dengan membuang sampah ke sungai.
“Pencabutan subsidi oleh pemerintah bisa menjadi efek jera bagi warga yang masih tidak memiliki kepedulian dengan membuang sampah atau limbah ke sungai. Jadi, penindakan ini jangan hanya ditujukan kepada industri nakal yang membuang limbahnya ke sungai, tetapi juga kepada warga yang tidak bertanggungjawab,” katanya Minggu, 6 Oktober 2019.
Anggota DPR RI dari Partai Golkar ini mengatakan, usulan ini muncul seusai pihaknya menelusuri aliran Sungai Cilamaya yang terbentang dari Subang, Purwakarta, hingga Karawang akhir pekan ini. Kondisi Sungai Cilamaya menurut Dedi, sungguh kompleks mengingat sumber pencemaran terjadi di hulu dan hilir. Pencemaran di bagian hulu, dikatakan mantan Bupati Purwakarta ini adalah sampah domestik, sedangkan di bagian hilirnya dirusak limbah industri.
Untuk menyelesaikan permasalahan pembuangan sampah sembarangan ini, lanjut Dedi, pemerintah harus membuat regulasi dengan memberikan sanksi tegas bagi pembuang sampah sembarangan. Salah satunya adalah mencabut subsidi pendidikan. “Kalau bagi industri yang membuang limbah ke sungai, juga diberi sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha kalau teguran tidak digubris,” ujar dia.
Masih dikatakan Dedi, saat ini kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan, dinilai masih rendah. Sementara, perhatian negara terhadap masyarakat sudah begitu tinggi.
“Salah satunya dengan memberikan subsidi pendidikan gratis dari SD hingga SMP. Karena dalam pandangan saya, selama ini kan perhatian negara sejak reformasi, terhadap masyarakat tinggi, cuma belum diimbangi oleh kesadaran publik tanggung jawab terhadap negara," kata Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.
Selain masalah sampah dan limbah industri, sungai-sungai di Indonesia juga memiliki problem penyerobotan tanah di sempadan sungai, baik untuk kepentingan personal maupun komersial. Bahkan, kata Dedi, sebagian tanah yang diserobot itu sudah memiliki sertifikat.
Untuk menertibkan bangunan yang mengepung sungai, Dedi mengusulkan, baik kepada pemerintah pusat maupun provinsi dalam hal ini badan pengelolaan sumber daya air (PSDA) bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri. “Aturan harus ditegakan,” ujarnya.***