BOGOR,(PR).- Rektor Institut Pertanian Bogor Arif Satria meminta kepada masyarakat untuk tidak lagi mengkait-kaitan kasus penangkapan AB dengan IPB. Arif Satria memastikan, AB sudah tidak lagi tercatat sebagai dosen IPB karena resmi diberhentikan.
“Mohon tidak dikaitkan lagi dengan IPB, karena sesuai aturan, setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka AB harus diberhentikan sementara, yang bersangkutan juga sudah mengajukan surat pengunduran diri. Sudah diproses dari seminggu lalu, dan diberhentikan dari beberapa hari yang lalu,” ujar Arif Satria seusai menghadiri Bincang Seru bersama Mahfud di Grha Widya Wisuda, Kampus IPB Bogor, Senin 14 Oktober 2019.
Penetapan AB sebagai tersangka kepemilikan bom molotov yang diduga digunakan untuk aksi Mujahid 212 diakui Arif cukup membuat citra IPB tercoreng. IPB dinilai menjadi salah satu kampus radikal. Padahal, kenyataanya tidak demikian. Arif menyebut, IPB sangat menjunjung erat kebhinekaan, dan menolak keras paham radikalisme di dalam kampus.
“Saya yakin, IPB yang dipersepsikan orang itu keliru. Dikira IPB itu seperti apa, padahal kita sangat menjunjung tinggi nilai kebangsaan. IPB dari dulu itu, menunjung tinggi kebhinekaan, kita merawat kebangsaan dari jalur pendidikan. Kami tegaskan IPB memiliki aturan yang jelas, di mana kita sudah jelas melarang aliran radikalisme yang bertentangan dengan pancasila,” ujar Arif.
Agar kasus seperti AB tak lagi terulang, Arif meminta seluruh dosen agar fokus meluapkan energinya untuk kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi. Arif akan terus membangun relasi antardosen, saling bersinergi, dan mengidentifikasi jika ada hal yang mencurigakan di kalangan kampus.
“Kalau dosen banyak mengajar, menulis, saya kira enggak ada kesempatan untuk bergaul dengan aliran luar. Dengan pola saling mendekatkan, kita akan saling solid, dan saling menguatkan. Saya kira itu instrument yang paling ampuh,” kata Arif.
Lakukan langkah pencegahan
Terkait intruksi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) untuk menjajaki kegiatan dosen dan civitas akademika lainnya, Arif mengaku sudah melakukan langkah-langkah jangka pendek dengan melakukan pertemuan dengan dekan, kepala unit, dan juga mahasiswa. Terkait pencegahan paham radikalisme, Arif menyebut IPB sudah melakukannya sejak lama. Salah satunya dengan menyosialisasikan semangat kebangsaan, meningkatkan komunikasi kerja sama multibudaya, dan mewajibkan asrama bagi mahasiswa baru untuk menumbuhkan toleransi antar sesame.
“Untuk asrama ini penting. Dengan adanya satu kamar beda agama, beda suku, toleransi sudah terbangun untuk merekatkan semangat kebangsaan. Asrama itu pintu cara kita untuk menjaga multibudaya. IPB pun sejak dulu selalu memperhatikan asal geografis mahasiswanya, sebisa mungkin mahasiswa IPB berasal dari 34 provinsi,” ucap Arif.
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengatakan, masyarakat harus berhati-hati saat melontarkan ujaran kebencian apalagi yang kemudian menyebar menjadi hoaks. Mahfud mencontohkan beberapa kasus hoaks yang menjatuhkan martabat institusi atau personal seperti cap IPB sebagai kampus radikal, atau tertusuknya Menkopolhukam Wiranto yang dinilai settingan.