BOGOR,(PR).- Pemerintah pusat segera menyusun regulasi terkait perikanan tangkap untuk mengantisipasi over eksploitasi perikanan Indonesia. Pengelolaan perikanan tangkap nantinya akan berbasis wilayah perikanan sesuai karakteristik biologi, ekonomi, dan sosial masing-masing wilayah. Demikian diungkapkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Arifin Budiyanto dalam Seminar Nasional Perikanan Tangkap bertajuk “Pengembangan Transdisiplin untuk Pengembangan Perikanan Tangkap Berkelanjutan, di IICC, Bogor, Kamis 17 Oktober 2019.
“Kenapa berbasis wilayah? Karena laut kita terlalu luas, sekitar 6,8 juta kilometer. Kalau aturannya disamakan semua, juga tidak tepat karena satu kebijakan mungkin tepat di satu tempat, tetapi belum tentu tepat di wilayah lain,” ujar Arifin Budiyanto.
Nantinya, perikanan tangkap di Indonesia harus berbasis wilayah perairan perikanan (WPP). Semua keputusan kebijakan yang berkaitan dengan perikanan tangkap harus berbasis sains. Wilayah perairan perikanan juga akan memiliki komite yang beranggotakan wakil dari pemerintah pusat, kota, kabupaten, wakil akademisi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Nantinya, segala kebijakan perikanan tangkap harus sudah didiskusikan melalui komite, sehingga ketika kebijakan diambil, tidak akan ada lagi gejolak di masyarakat.
“Semua keputusan berbasis sains. Artinya nanti para akademisi membuat skenario kebijakan dengan dasar ilmiah. Jadi kebijakannya nanti betul-betul membangun kemandirian, menjamin keadilan, dan menjaga keberlanjutan,” kata Arifin.
Wilayah perairan perikanan, lanjut Arifin, nantinya akan dikelola secara lintas sektor. Tidak hanya pemerintah, namun juga pihak swasta. Ke depan, pengelolaan perikanan tangkap diharapkan tidak hanya tanggung jawab mutu, tetapi juga lintas pelaku, disiplin dan tingkatan produksinya.
“Kami harapkan nanti produksi perikanan akan meningkat, dan semua bisa dimonitor, diatur dengan jelas, sehingga berapa yang ditangkap, diolah, dan diekspor clear, tidak ada lagi kebocoran-kebocoran,” ucap Arifin.
Saat ini, Arifin tak memungkiri sudah banyak wilayah perairan yang over eksploitasi seperti di wilayah perairan timur, dan Sumatera Barat. Sementara di wilayah lain, masih banyak wilayah yang kekayaan ikannya belum tergali secara maksimal.***