PIKIRAN RAKYAT - Pasca viralnya keluhan seorang warga di Desa Tunggilis, Kecamatan Kalipucang soal pendistribusian bantuan sosial menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Untuk mencari akar permasalahannya, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas Sosial PMD) Kabupaten Pangandaran menurunkan para pendamping ke desa-desa.
Kepala Dinas Sosial PMD Kab Pangandaran Wawan Kustaman mengatakan, pihaknya telah mendapatkan laporan terkait adanya keluhan warga soal pendistribusian bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran yang diunggah melalui media sosial.
Ia menilai bantuan sosial yang disalurkan ke warga sebagai penerima manfaat sudah biasa dilakukan setiap tahunnya oleh pemerintah, dan kerap menemukan beberapa permasalahan di masyarakat.
Baca Juga: IKN Akan Uji Coba Mobil Terbang, Ibu Kota Baru Disebut Bukan Kota Biasa
"Itu permasalahan klasik dan sering terjadi setiap ada penyaluran bantuan, dan kami pun selalu melakukan evaluasi setelah bantuan itu selesai disalurkan ke masyarakat," kata Wawan melalui telepon, Rabu 30 November 2022.
Dengan adanya keluhan dari warga, khususnya di Desa Tunggilis, maka hari ini pihaknya telah berkoordinasi dengan rekan-rekan PKH dan TKSK untuk menyisir ke desa-desa tertentu mencari dan mengecek akar permasalahannya.
"Kalau sudah ditemukan permasalahannya, baru kita cari solusinya, sehingga bisa meminimalisir permasalah-permasalahan tersebut," kata Wawan.
Sebenarnya soal data warga yang menerima bantuan tersebut, dirinya tidak ingin saling tunjuk. Kata Wawan, data penerima itu diusulkan oleh pihak pemerintah desa, dinas hanya menerima laporan.
Baca Juga: Uji Coba Mobil Terbang di IKN pada 2024, 2035 Disebut Bisa Digunakan
"Apalagi sekarang sedang banyak-banyaknya bantuan, tentunya ada warga yang tercover dan ada juga yang tidak, sehingga perlu ada penjelasan yang lebih detail kepada warga yang tidak menerima bantuan," kata Wawan.
Wawan menjelaskan, bantuan sosial yang sekarang dibagikan ke warga itu dari APBN yang berdasarkan aturan bagi warga yang mendapatkan PHK berupa sembako dan bantuan dari BBM.
"Penyalurannya melalui Kantor Pos di di desanya masing-masing," pungkasnya.
Seraya Wawan menambahkan dirinya belum bisa menyimpulkan akan permasalahan yang terjadi di masyarakat soal bansos.
"Nanti kita tunggu hasil pengecekan dari para pendamping PKH dan TKSK di lapangan," pungkasnya.***