PIKIRAN RAKYAT - Bupati Indramayu, Nina Agustina menyerahkan sepenuhnya polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (Kemenag). Pihaknya juga mempertimbangkan agar pengurus Al Zaytun bisa duduk bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
"Ini sudah ranahnya dari Kemenag, dari Provinsi ataupun pusat, juga wilayah Kabupaten Indramayu. Kita menjaga kondusifitas semuanya, untuk kepentingan masyarakat Indramayu juga," tuturnya, Senin 19 Juni 2023.
"Jika ada hal-hal yang menyalahi aturan atau apa, ya harus bisa legowo lah. Seperti itu," kata Nina Agustina menambahkan.
Dia pun menegaskan, telah menyerahkan polemik Ponpes Al Zaytun ke MUI dan Kemenag. Apalagi, sudah ada pernyataan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat terkait permasalahan tersebut.
Baca Juga: Ma'had Al-Zaytun Indramayu Didemo Ribuan Orang, Masyarakat Perlu Tabayun
Begitu juga dengan polemik mengenai pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang, pihaknya menyerahkan kepada MUI dan Kemenag. Nina Agustina menuturkan, ada hal-hal yang memang harus diintervensi oleh Pemerintah pusat.
"Ini kan kita sudah serahkan kepada MUI, juga kepada Kemenag, daripada nanti.... Kalau kita ada hal-hal dari Pemerintah Kabupaten yang memang harus intervensi dari pemerintah Pusat," katanya.
Tidak hanya mengenai polemik Ponpes Al Zaytun, Nina Agustina juga membenarkan bahwa Galangan Kapal milik lembaga pendidikan tersebut disegel Pemkab Indramayu. Bukan karena kontroversi yang terjadi, penyegelan dilakukan karena masalah perizinan.
"Iya (disegel), itu udah dari 2022 ya, karena ada salah satu perizinan yang memang belum selesai. Mau gak mau ya, itu semua prosedur lah," ucapnya.