/photo/2021/09/20/998946027.jpg)
PIKIRAN RAKYAT – Anggota DPR RI Dedi Mulyadi melontarkan kritik perencanaan pembangunan SMA/SMK di Jawa Barat. Menurutnya, munculnya istilah infak pendidikan menjadi beban bagi orangtua siswa yang mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah.
Dijelaskan lebih lanjut oleh anggota DPR Komisi VI itu, kemunculan istilah infak pendidikan menunjukan adanya kebutuhan pembangunan sekolah yang belum diakomodasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Andaikata Pemprov Jabar membuat rencana pembangunan, dibuat skala prioritas, diutamakan pendidikan, maka fasilitas sekolah cukup,” kata Dedi Mulyadi seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara.
Dia menyebut jika anggaran pendidikan yang cukup besar banyak digunakan untuk kepentingan yang dinilai kurang bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga, Dedi Mulyadi menilai alokasi anggaran yang kurang bermanfaat lebih baik digunakan untuk memenuhi fasilitas sekolah.
Baca Juga: WNI di Rusia Diminta Selalu Bawa Identitas Diri karena Ada Pemberontakan Wagner Group
Menurutnya, dengan mengalokasikan anggaran untuk fasilitas, komite sekolah tidak harus meminta orangtua siswa membayar infak atau sumbangan pendidikan.
Dia menuturkan, kurangnya bantuan anggaran untuk fasilitas membuat pihak sekolah memutar otak agar standar operasional terpenuhi. Hal tersebut membuat pihak sekolah meminta sumbangan kepada orangtua siswa.
Kenyataan tersebut, menurut Dedi Mulyadi, bertolak belakang dengan jargon sekolah negeri gratis karena tetap saja orangtua dimintai uang untuk menutupi kebutuhan sekolah.
“Ini otokritik dari saya. Perjalanan dinas pejabat (Pemprov Jabar) bisa sampai luar negeri, kenapa anggaran sekolah tidak cukup? Ini berakibat sekolah membuat istilah baru, yaitu infak pendidikan,” kata Dedi Mulyadi menjelaskan.