PIKIRAN RAKYAT – Polusi udara di Jabodetabek memang sangat mengkhawatirkan sejak beberapa minggu ke belakang. Pemprov DKI Jakarta bahkan menerapkan sistem kerja hibrida bagi ASN demi mengurangi polusi udara yang ada di ibu kota negara tersebut.
Berbeda dari Jakarta, Pemerintah Kota Bogor tak menerapkan sistem kerja work from home (WFH) bagi ASN di wilayah tersebut. Meski polusi udara di Bogor juga sering tinggi, namun menurut Wali Kota Bogor Bima Arya, kondisinya masih bisa terkendali.
ASN yang diperbolehkan melakukan WFH hanyalah ASN yang memiliki risiko tinggi seperti sedang hamil, memiliki penyakit bawaan dan kendala kesehatan lain. Bima Arya juga tak menganjurkan WFH bagi pegawai swasta untuk mengurangi polusi udara di Bogor.
Meski anjuran WFH sudah tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara di Wilayah Jabodetabek, Bima Arya tetap mengkaji ulang aturan tersebut. Wali Kota Bogor tersebut menggandeng pakar dari IPB untuk mengkaji anjuran penerapan WFH di Bogor untuk mengurangi polusi udara.
Baca Juga: Soal Wacana WFH bagi Pegawai Swasta, Pj Gubernur Heru Budi Kumpulkan Asosiasi Pengusaha
Tak hanya sekali, Bima Arya sudah dua kali melakukan rapat dengan para peneliti dan dinas terkait. Hasilnya, Bogor disebut tak perlu menerapkan WFH seperti Jakarta.
“Data menunjukkan situasinya belum terlalu mengkhawatirkan. Memang kualitas udara memburuk, kadang-kadang kuning, bahkan kadang-kadang merah. Akan tetapi, secara keseluruhan saya kira situasinya belum membutuhkan WFH,” kata Bima Arya pada Jumat, 25 Agustus 2023.
Selain alasan tersebut, Bima Arya menegaskan WFH belum tentu efektif untuk mengurangi polusi udara mencekik di Jabodetabek. Pasalnya, sering kali didapati ASN yang justru jalan-jalan ke luar saat dianjurkan WFH.
Bahkan Bima Arya menilai produktivitas ASN justru cenderung menurun saat diterapkan WFH. Produktivitas dan kondisi polusi udara yang belum mengkhawatirkan menjadi pertimbangan Bima tak menerapkan WFH di wilayahnya.