kievskiy.org

Kejagung Sebut Polda Jabar Wajib Taati Hasil Putusan Sidang Pegi Setiawan

Pengadilan Negeri Kota Bandung memutuskan bahwa status tersangka Pegi Setiawan tidak sah.
Pengadilan Negeri Kota Bandung memutuskan bahwa status tersangka Pegi Setiawan tidak sah. /Antara/Raisan Al Farisi

PIKIRAN RAKYAT - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengatakan bahwa hasil sidang praperadilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Kota Bandung harus dihormati.

Adapun hasil sidang tersebut hakim mengabulkan gugatan dari pihak Pegi Setiawan yang akhirnya membuat dia dicabut statusnya sebagai tersangka kasus penghilangan nyawa terhadap Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 silam.

"Kami harus menghormati keputusan pengadilan, dalam hal ini adalah putusan pengadilan yang sudah diputuskan tadi pagi oleh hakim tunggal," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara pada Senin, 8 Juli 2024.

Baca Juga: PN Bandung Kabulkan Praperadilan Pegi Setiawan, Komnas HAM Lanjutkan Penyelidikan Kasus Vina Cirebon

Dengan putusan tersebut, kata dia, Polda Jawa Barat wajib menaati isi putusan. Harli mengatakan bahwa berkas perkara saat ini berada di tangan penyidik karena jaksa penuntut umum sudah mengembalikannya.

"Jadi, sekiranya penyidik menyerahkan kembali berkas perkara itu maka kami akan mengembalikannya kepada penyidik dengan dasar ada fakta hukum, yaitu putusan praperadilan pada Pegi Setiawan untuk dilaksanakan," ujarnya.

Putusan hakim PN Bandung tersebut dikeluarkan karena adanya beberapa mekanisme prosedural yang tidak terpenuhi dalam penanganan perkara kasus pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya, Rizky, di Cirebon pada tahun 2016, kemudian Pegi Setiawan ditetapkan menjadi tersangka kasus tersebut.

"Misalnya, kalau kita ikuti (persidangan) tadi bahwa terhadap tersangka ini, tidak dilakukan pemanggilan, tetapi langsung dinyatakan DPO. Setelah ditangkap, tidak diperiksa sebagai saksi, tetapi diperiksa sebagai tersangka," kata Harli.

Padahal, lanjut dia, menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pasal 77 huruf (a) KUHAP disebutkan bahwa terhadap penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup terhadap yang bersangkutan, akan diperiksa sebagai tersangka. Akan tetapi, kata dia, penyidik tidak melakukan prosedur tersebut.

Ia juga menilai tidak tertutup kemungkinan akan ada penyidikan ulang oleh Polda Jabar.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat