PIKIRAN RAKYAT – Mulai Kamis 28 April 2022, pemerintah melarang ekspor minyak goreng dan derivatnya. Instruksi itu diumumkan Presiden Joko Widodo beberapa hari sebelumnya.
Penyebabnya, sudah berbulan-bulan Indonesia yang dikenal sebagai pengekspor crued palm oil (CPO) dunia, tak mampu mengatasi harga minyak goreng di dalam negeri.
Harga minyak goreng tak terkendali. Operasi pasar minyak goreng di lapangan pun selalu dibanjiri warga. Larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya dilakukan sebagai upaya menekan harga.
Larangan ekspor minyak goreng itu ibarat jurus pamungkas. Sebelumnya, pemerintah telah melakukan berbagai jurus untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran.
Hanya, upaya itu selalu kandas, karena mafia minyak goreng sepertinya lebih lincah memainkan jurus-jurusnya.
Pemerintah berusaha mengendalikan harga melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 26 Januari berupa penetapan harga eceran tertinggi (HET) Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium.
Akan tetapi, belakangan kebijakan itu dihapuskan karena gagal mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran hingga pemerintah hanya memberlakukan HET untuk minyak goreng curah Rp14.000 per liter.
Saat ini, harga minyak goreng curah belum juga turun atau sesuai HET Rp14.000 perliter atau Rp15.500 perkg. Harga minyak goreng curah tembus Rp22.000 perkg.
Keputusan larangan ekspor minyak goreng disambut positif sejumlah kalangan. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Rizal Halim mengatakan, larangan ekspor merupakan sinyal kepada pasar untuk tidak bermain-main atau memanfaatkan kesempatan dan mengorbankan rakyat.