kievskiy.org

Model Rasional-Efisien Parpol Makin Sering Digunakan di Pemilu 2024, Ambil Untung Demi Partai

Sebuah mobil dengan bendera sejumlah partai politik.
Sebuah mobil dengan bendera sejumlah partai politik. /Antara/Mohamad Hamzah

PIKIRAN RAKYAT - Kehadiran partai politik (parpol) dalam arena Pemilu di Indonesia bukanlah menjadi satu fenomena baru. Partai-politik bahkan telah ramai berkompetisi untuk merebut suara masyarakat sejak Pemilu pertama (1955) berlangsung.

Seperti halnya di Amerika pada awal abad ke-20 di mana kehadiran partai politik banyak mendapat penolakan dari masyarakat karena dianggap sebagai kelompok yang hanya berorientasi pada kekuasaan semata, namun harus diakui bahwa demokrasi di Indonesia tidak akan berjalan tanpa partai politik.

Seperti dituliskan oleh Schattschneider dalam bukunya Party Government bahwa “Demokrasi modern tidak dapat dibayangkan tanpa partai,” maka seiring berjalannya waktu, partai politik dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Namun dewasa ini, partai politik kian menunjukan praktik politik yang cenderung menguntungkan kelompoknya, saja dengan mengupayakan berbagai cara agar menang dalam Pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali.

Praktik partai politik yang demikian dikenal sebagai model rasional-efisien yang diperkenalkan oleh Antony Downs lewat bukunya yang berjudul An Economic Theory of Democracy. Secara sederhana, model rasional-efisien ini menekankan kegiatan partai politik pada Pemilihan dengan mengorbankan hampir seluruh fungsi partai lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada setiap momen Pemilu yang terjadi di mana partai politik hanya menyibukkan diri untuk memenangkan pertarungan baik eksekutif maupun legislatif.

Pada Pemilu 2024 yang baru saja menyelesaikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan legislatif, terlihat benar bagaimana partai politik lebih banyak bergerak untuk agenda pemenangan. Fungsi partai sebagai wadah pendidikan dan sosialisasi politik sebagai fungsi dari partai politik sebagaimana tertuang dalam UU nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik seolah diindahkan.

Menghamba Pada Kekuasaan

Bukannya memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat akan janji politik para kader yang telah menduduki jabatan politik baik legislatif maupun eksekutif, partai politik justru lembih mendekatkan diri para kekuasaan. Femone klaim tim Jokowi dalam membangun koalisi gemuk pada Pemilu 2024 yang lalu menjadi salah contoh bahwa partai politik ingin hanya terkonsentrasi pada kemenangan.

Figur Jokowi yang masih disenangi oleh mayoritas rakyat Indonesia menjadi alasan bagi partai politik dalam mendongkrak popularitas dan mencari simpati rakyat. Bahkan para kader partai yang berada pada jabatan legislatif terlihat lebih mesrah dengan Jokowi, dibandingkan menjalankan fungsinya dalam mengontrol kinerja eksekutif selaku pelaksana.

Para ketua umum partai seperti Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Prabowo Subianto bahkan tidak malu-malu untuk menyebut dirinya adalah bagian dari tim Jokowi. Secara politis, apa yang dilakukan sangat menguntungkan bagi partai yang mereka pimpin, namun namun disisi lain akan memperlemah proses check and balance antar legislatif dan eksekutif.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat