kievskiy.org

Krisis Industri Tekstil Indonesia, Antara Gempuran Produk Impor dan Lemahnya Daya Saing

Ilustrasi Industri Tekstil
Ilustrasi Industri Tekstil /Pixabay/mploscar

PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional, khususnya yang berlokasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah, tengah dalam kesulitan besar, bahkan terpaksa melakukan rasionalisasi pekerjanya, di mana jumlahnya telah mencapai 13.800 buruh.

Perusahaan TPT yang dulunya dianggap sebagai “raksasa” tekstil, perlahan namun pasti, telah bertumbangan, akibat tidak mampu beradaptasi dengan situasi pasar global yang sangat dinamis dan kemampuan daya saing yang semakin melemah.

Tentu dengan adanya proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sedemikian besar, menimbang TPT adalah sektor padat karya, bakal menimbulkan sejumlah efek domino, antara lain, aspek ekonomi maupun sosial.

Gempuran produk TPT impor ke dalam negeri dengan harga jual yang lebih ekonomis telah membuat lesu produksi TPT Indonesia, di mana biaya tetap (fixed cost) tidak dapat diminimalisir bahkan cenderung terus bergejolak, namun sebaliknya perputaran uang masuk semakin seret, akibat daya jual yang melemah, sehingga tentunya menimbulkan dampak “lebih besar pasak daripada tiang”.

Dihapuskannya kebijakan pertimbangan teknis (pertek) yang semula diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023, untuk dapat meminimalisir impor barang, disebut-sebut antara lain menjadi biang kerok dari rontoknya industri TPT.

Pertek merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri yang menjelaskan pemenuhan persyaratan tertentu dalam rangka importasi barang atau perolehan fasilitas. Hal ini sebagai alat kontrol dari pemerintah dalam proses impor barang yang masuk ke Tanah Air.

Presiden Joko Widodo telah memanggil sejumlah menteri terkait untuk merumuskan jalan keluar guna menyelamatkan industri TPT Nasional, di antaranya berupa proteksi (restriksi) barang impor yang membanjiri pasar Indonesia, diterbitkan aturan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk sektor TPT, pakaian jadi, elektronik, keramik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki, serta akan dikaji ulang Permendag No. 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Tentu selain langkah penyelamatan di atas, peran dan potensi keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) semakin mengemuka di tengah perkembangan kondisi digitalisasi teknologi dan kecerdasan buatan (AI).

Lonjakan tingkat suku bunga Bank Indonesia (SBI) juga memperlambat laku pertumbuhan kredit sektor manufaktur, sehingga ekspansi usaha menjadi sangat terbatas sementara beban hutang dan bunga semakin memberatkan pengusahaa.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat