kievskiy.org

Belajar dari Kasus Pegi Setiawan: Saatnya Polri Berbenah

Sidang praperadilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung ditunda selama sepekan.
Sidang praperadilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung ditunda selama sepekan. /Pikiran Rakyat/Dewiyatini

PIKIRAN RAKYAT - Dalam putusan praperadilan kasus Pegi Setiawan pada Senin, 8 Juli 2024, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung telah memutuskan untuk mengabulkan permohonan Tim Kuasa Hukum untuk menggugurkan status tersangka dan memerintahkan untuk membebaskan Pegi Setiawan. Putusan yang dikuatkan dengan sejumlah bukti dan fakta persidangan secara langsung menunjukkan bahwa ada kesalahan prosedur yang telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Bukan hanya pada kasus Pegi, dalam beberapa waktu terakhir ini Polri banyak mendapatkan sorotan publik atas kasus-kasus yang dianggap mengganjal. Mulai dari kasus penembakan 6 laskar FPI, kasus kematian Brigadir Yosua, tragedi Kanjuruhan, maupun kasus kematian Afif Maulana, menjadi bukti kegagalan reformasi dalam tubuh Polri.

Dari beberapa kasus yang terjadi membuat Polri seakan kehilangan kepercayaan masyarakat. Beberapa tren hashtag yang berkembangan di media sosial #percumalaporpolisi #noviralnojustice menjadi bukti bahwa hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Kritik terhadap kinerja Polri bukan hanya datang dari publik, melainkan juga dari beberapa tokoh mantan petinggi Polri. Sebut saja Susno Duadji yang merupakan mantan Kabareskrim Polri yang dalam beberapa hari terakhir banyak melontarkan kritik tajam terhadap kinerja polri dalam menyelesaikan beberapa kasus termasuk kasus Pegi.

Hal menunjukan bahwa Polri perlu berbenah untuk kembali mendapatkan kepercayaan publik sebagai institusi yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tertuang pada pasal 13 UU No.2 tahun 2002 tentang Polri.

Polri akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya baik untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, melindungi dan mengayomi jika tidak mendapatkan kepercayaan publik.

Oleh karena itu, maka sudah saatnya Polri untuk kesekian kalinya melakukan evaluasi dan melakukan pembenahan secara besar-besaran dalam internal institusi.

Dalam HUT ke-77 Bhayangkara di GBK, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyebutkan bahwa “Sekarang ini, segala sesuatu bisa direkam, bisa disebarluaskan, gerak-gerik Polri sekecil apa pun, tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Sehingga, kepercayaan pada Polri akan selalu diuji seberapa tinggi tingkat kepercayaan rakyat, seberapa tinggi kepuasan rakyat. Itu menjadi hal yang penting”.

Pesan Presiden di salah satu momen bersejarah Polri tersebut menegaskan bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya harus transparan dan tanpa pandang bulu. Dengan keterbukaan informasi dan teknologi yang ada, publik lebih mudah dalam mengawasi kinerja Polri. Dengan begitu maka jika Polri ingin kembali mendapatkan kepercayaan publik sepenuhnya maka Polri harus kembali berbenah.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat