/photo/2021/03/05/1704392276.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak mengesahkan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Hal itu diungkapkan AHY, menanggapi pelaksanaan KLB yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum terpilih.
"Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," kata AHY saat konfrensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat 5 Maret 2021.
Dia menuturkan, bahwa pelaksanaan KLB tersebut cacat dalam segi aturan hukum lantaran tidak sesuai dengan AD/ART.
Baca Juga: Moeldoko Jadi Ketum Partai Demokrat Versi KLB Sumut, AHY: Jauh dari Moral dan Etika Politik
AHY mengatakan, sebagai negara demokrasi Indonesia seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, independensi, dan kedaulatan partai politik.
Karena itu dirinya juga meminta agar pemerintah tak membiarkan atas langkah Moeldoko yang dinilai telah memecah belah partai.
"Saya minta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah-belah partai Demokrat," ucapnya.
Baca Juga: Tanggapi KLB Partai Demokrat di Sumatra Utara, AHY: Ilegal, Kami Akan Lawan!