/photo/2021/05/27/2581647149.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyatakan bahwa penyandang disabilitas masih belum mendapatkan haknya secara maksimal terutama dalam hal pekerjaan.
Padahal kata Hasim, dalam Undang-Undang sudah jelas bahwa setiap perusahaan wajib untuk memasukan para penyandang disabilitas.
"Itu harus wajib 1 persen dari yang melamar minima 1 persen itu dari disabilitas itu ada. Terus dari pemerintah pegawai negeri ASN itu harus minimal 2 persen dari disabilitas," kata Hashim di acara "5 Tahun UU Disabilitas, Bagaimana Realisasi Pelaksanannya" di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis 27 Mei 2021.
Hasim menyayangkan masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi peraturan yang ada. Oleh sebab itu, menurutnya persoalan tersebut harus menjadi tanggungjawab semua pihak.
Baca Juga: Habib Rizieq Shihab Geram: Penderitaan Saya Jadi Panggung Politik Bima Arya
Lebih Hasim menjelaskan bahwa sejak disahkan tahun 2016, hak penyandang disabilitas masih sangat minim. Masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki petunjuk teknis untuk menerapkan UU Disabilitas tersebut.
"Dari peraturan Pemprov dari 34 provinsi hanya ada peraturan Gubernur 13 atau 14. Berarti ada hampir 20 provinsi belum ada peraturan gubernur. Dan kalau kita ke tingkat bawah lagi tingkat kabupaten kota lebih parah lagi. Banyak Kabupaten kota belum ada peraturan," tuturnya.
Partai Gerindra sendiri lanjut Hasim, memeng konsen untuk mendorong UU disabilitas agar segera disahkan saat 2016 silam. Hal itu merupakan komitmen partai kepada rakyat khususnya para penyandang disabilitas.
"Acara ini untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan dan penerapan dari ubdang-undang disabilitas. Ada beberapa masukan-masukan curhat, masih ada kekurangan dan sebagainya. Dari pemerintah pusat diwakili Kementerian Sosial, ada dari Komisi Ombudsman dan dari Komisi VIII DPR RI kita rangkul semua," tuturnya.